jpnn.com, JAKARTA - Ketua DPP PDI Perjuangan Djarot Syaiful Hidayat menyebut tiga pertanyaan menyeruak setelah Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) mereshuffle menteri pada Senin (19/8) ini.
Terlebih lagi, Menteri Pertahanan (Menhan) yang juga Presiden terpilih RI Prabowo Subianto tak hadir dalam prosesi reshuffle.
BACA JUGA: Deddy PDIP Nilai Reshuffle Jadi Babak Baru Jokowi Vs Prabowo
Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Senin ini melaksanakan reshuffle terhadap tiga menteri dan melantik beberapa kepala badan.
Kepala negara melantik Supratman Andi Agtas sebagai Menkumham menggantikan penjabat sebelumnya Yasonna Laoly yang juga berstatus kader PDI Perjuangan.
BACA JUGA: PDIP Gelar Soekarno Run, Usung Tema Berlari di Atas Kaki Sendiri
Jokowi selanjutnya melantik Bahlil Lahadalia sebagai Menteri ESDM menggantikan pejabat sebelumnya Arifin Tasrif yang diusulkan PDI Perjuangan.
Eks Gubernur Jakarta itu juga melantik Rosan Roeslani sebagai Menteri Investasi sekaligus Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).
BACA JUGA: KPK Belum Mengembalikan Buku Catatan PDIP, Konon Pilkada Jadi Alasannya
Awalnya, Djarot mempertanyakan argumen efektivitas pemerintahan yang disebut sebagai alasan untuk melaksanakan reshuffle kabinet.
"Apakah Pak Yasona direshuffle, padahal kabinet kurang dua bulan, itu karena alasan strategis terkait efektivitas pemerintahan atau karena alasan politis," kata eks Bupati Blitar itu bertanya di Kantor DPP PDI Perjuangan, Jakarta, Senin ini.
Menurut Djarot, pertanyaan itu menyeruak atas kemungkinan Jokowi menegur Yasonna yang mengesahkan perpanjangan kepengurusan PDI Perjuangan.
"Pak Yasona mungkin ditegur karena tidak meminta persetujuan kepada Presiden RI atas pengesahan perpanjangan kepengurusan DPP Partai kemarin," ungkapnya.
Diketahui, PDI Perjuangan sebelumnya membuat perpanjangan masa jabatan pengurus pusat sampai 2025 dari sebelumnya hingga 2024.
Yasonna sebagai Menkumham telah mengesahkan SK perpanjangan tersebut, sehingga PDI Perjuangan tak membuat kongres ketika pilkada serentak 2024 dilaksanakan.
Djarot melanjutkan pertanyaan lain kembali muncul dari argumen sesungguhnya Jokowi mereshuffle Yasonna Senin ini.
Menurutnya, reshuffle dilakukan setelah Yasonna sebelumnya hadir dalam deklarasi Eddy Rahmayadi sebagai Cagub Sumatera Utara (Sumut) 2024.
"Apakah Pak Yasona diberhentikan karena sebagai kader partai beliau kemarin mengikuti acara deklarasi di Medan, yaitu deklarasi untuk mencalonkan Eddy Rahmayadi," ujarnya.
PDI Perjuangan memang mendukung Eddy sebagai Cagub Sumut 2024 dan akan berkontestasi melawan menantu Jokowi sekaligus Wali Kota Medan Bobby Nasution.
"Namun, partai menganggap silakan saja, asalkan betul-betul itu dilakukan secara benar dan baik," ungkap Djarot.
Dia kemudian mempertanyakan soal etika pemerintahan ketika Jokowi mereshuffle kabinet hanya dua bulan sebelum lengser sebagai Presiden RI.
"Apakah di dalam rapat reshufle kabinet itu tidak dibatasi atau tidak berpikir adanya etika pemerintahan," ungkap Djarot.
Legislator Komisi II DPR RI itu menilai keputusan reshuffle jelang pergantian pemimpin Indonesia ke depan bisa menjadi beban bagi penerus.
"Umumnya kalau kita mau berhenti umumnya yang terjadi secara etika sebagai pejabat itu tidak melakukan pengambilan keputusan strategis yang artinya akan bisa menjadi beban bagi pemerintahan selanjutnya," lanjut Djarot.
Pertanyaan soal etika menjadi penting diungkapkan Djarot mengingat Prabowo yang menjadi Presiden terpilih RI tidak hadir dalam reshuffle di Istana Negara, Senin ini.
"Kami lihat tadi Pak Prabowo tidak menghadiri acara pelantikan dan pengambilan sumpah, ya, reshuffle tadi pagi, saya melihat beliau tidak hadir," katanya. (ast/jpnn)
Redaktur : M. Adil Syarif
Reporter : Aristo Setiawan