Jokowi Reshuffle Kabinet, Rokhmin: Kalau Buat Kepentingan Pribadi, Bakal Membebani Prabowo

jpnn.com, JAKARTA - Ketua DPP PDI Perjuangan Rokhmin Dahuri menilai wajar publik merasa ada keganjilan dari langkah Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) mereshuffle kabinet pada Senin (19/8) ini.

Sebab, katanya, usia pemerintahan Jokowi hanya tinggal sebulan lebih atau 43 hari sejak reshuffle pada Senin dilakukan.

BACA JUGA: Jokowi Reshuffle Kabinet, PDIP Soroti Ketidakhadiran Prabowo di Istana

Dia berkata demikian dalam konferensi pers yang dilaksanakan di kantor DPP PDI Perjuangan, Jakarta Pusat, Senin.

"Publik pasti mempertanyakan, apa udang di balik batu," kata Rokhmin, Senin.

BACA JUGA: Barisan Jokowi dan Prabowo-Gibran Dinilai Berikan Kekuatan Lebih ke Eman Suherman

Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Senin ini melaksanakan reshuffle terhadap tiga menteri dan melantik beberapa kepala badan.

Kepala negara melantik Supratman Andi Agtas sebagai Menkumham menggantikan penjabat sebelumnya Yasonna Laoly yang juga berstatus kader PDI Perjuangan.

BACA JUGA: Seusai Dilantik Jokowi, Bahlil Bakal Daftar Ketum Golkar Malam Nanti

Jokowi selanjutnya melantik Bahlil Lahadalia sebagai Menteri ESDM menggantikan pejabat sebelumnya Arifin Tasrif yang diusulkan PDI Perjuangan.

Eks Gubernur Jakarta itu juga melantik Rosan Roeslani sebagai Menteri Investasi sekaligus Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

Rokhmin juga menilai wajar publik bertanya-tanya langkah reshuffle dengan melihat kinerja positif Yasonna selama menjabat Menkumham.

Pria bergelar profesor itu menganggap kepentingan pribadi kental dari reshuffle pada Senin ini dan bakal membebankan Presiden RI mendatang, yakni Prabowo Subianto

"Sekali lagi, kalau segala macam untuk kepentingan pribadi keluarga itu tidak baik untuk bangsa dan implikasinya akan sangat membebani Presiden terpilih RI berikutnya," lanjut Rokhmin.

Eks Menteri Kelautan dan Perikanan itu menyebut pemerintahan era Jokowi seharusnya bisa menyoroti kemiskinan pada akhir masa jabatan.

"Kalau keputusan itu hanya untuk keluarga dan nepotisme dan politis, itu amat berbahaya bagi Indonesia," ujarnya. (ast/jpnn)