jpnn.com, JAKARTA - Pemerintah terus didesak untuk memindahkan mantan Ketua Majelis Mujahidin Indonesia Abu Bakar Ba'asyir dari Lapas Gunung Sindur menjadi tahanan rumah. Bukan cuma faktor kemanusiaan, langkah tersebut juga punya manfaat praktis yang besar bagi pemerintah.
Direktur Studi Demokrasi Rakyat Hari Purwanto mengatakan, pemerintah bakal rugi jika membiarkan Ba'asyir, yang makin sepuh, meninggal di dalam bui. Upaya deradikalisme bakal terganggu jika itu sampai terjadi.
BACA JUGA: Dicap PKI, Ini Kata Jokowi
"Bila beliau meninggal di dalam tahanan maka akan jauh lebih sulit sebab yang bersangkutan akan diposisikan sebagai simbol perjuangan yang dihabisi oleh pemerintah. Setelah itu ajarannya akan lebih cepat penyebaran dan perkembangannya," kata Hari melalui keterangan tertulisnya, Selasa (6/3).
Dari sisi politik praktis, Presiden Joko Widodo akan sangat diuntungkan jika mengabulkan permohonan Ba'asyir. Hal itu sudah terbukti dari pertemuan Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu dengan keluarga Ba'asyir yang mendapat sambutan positif dari publik.
BACA JUGA: Menkumham Pastikan Baasyir tak Bisa jadi Tahanan Rumah
Nah, jika Jokowi mengabulkan permintaan Ba'asyir, masyarakat tentu akan memberi sambutan yang lebih besar lagi. Terutama dari masyarakat Muslim.
Apalagi mengingat permintaan tersebut sudah diajukan sejak lama dan diabaikan oleh rezim Susilo Bambang Yudhoyono.
BACA JUGA: Jokowi Minta Duit PKH Naik Dua Kali Lipat di Tahun Politik
"Jika Presiden Jokowi dapat bermurah hati sebagai pemimpin kemudian mau mengabulkan permohonan keluarga Ustaz Ba'asyir, tentu akan sangat positif bagi citra beliau," pungkasnya. (dil/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... PAN Cenderung Berseberangan dengan Jokowi di Pilpres 2019
Redaktur & Reporter : Adil