jpnn.com, JAKARTA - Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Zulkifli Hasan tidak mempersoalkan sikap Presiden Joko Widodo yang enggan menandatangani Undang-undang (UU) MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3).
Dia mengatakan meskipun presiden tidak menandatangi setelah 30 hari disahkan DPR, UU itu tetap sah berlaku.
BACA JUGA: Habib Rizieq Batal Pulang, Jokowi Terhindar dari Jebakan
"Boleh kan, kalau presiden tidak tandatangan tidak apa-apa. Tapi, kan 30 hari presiden tidak tandatangan itu berlaku," kata Zulkifli di gedung parlemen, Jakarta, Rabu (21/2).
Dia mengatakan, jika presiden mau cepat menyelesaikan persoalan itu, bisa saja menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) sebagaimana disarankan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD.
BACA JUGA: Zulkifli Hasan: Aneh Kalau Jokowi-Mega Tidak Bertemu
"Bisa juga mengeluarkan (Perppu) seperti saran Pak Mahfud kemarin," tegasnya.
Zulkifli mengatakan jika ada pihak yang tidak puas maka bisa melakukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK). "Kalau tidak puas boleh ke MK," katanya.
BACA JUGA: Jokowi Tak Rela Negara Runtuh karena Hukum Diperdagangkan
Sebelumnya Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly mengatakan Presiden Jokowi kaget karena ada pasal tentang hak imunitas di dalam UU MD3.
Karena itu, Yasonna berujar presiden kemungkinan tidak akan menandatangani naskah UU MD3 yang sudah disahkan rapat paripurna DPR beberapa waktu lalu. (boy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Zulkifli Hasan Bantah Minta jadi Cawapres Jokowi
Redaktur & Reporter : Boy