jpnn.com, MADINA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyerahkan 1.158 sertifikat kepada perwakilan warga dari seluruh kota dan kabupaten se-Sumatera Utara, di Taman Raja Batu, Mandailing Natal Bukit Payaloting, Sumut, Sabtu (25/3).
Jokowi mengatakan, sertifikat yang sudah ada di tangan pemilik tanah itu adalah tanda bukti bahwa mereka adalah salah satu bagian dari pemilik NKRI, dengan memiliki sertifikat tanah.
“Jadi sekarang bapak ibu sudah bisa berani mengatakan, saya adalah pemilik NKRI, buktinya ini sertifikat saya,” katanya, dalam bagian kegiatan Pembinaan Fasilitasi dan Kerjasama akses reform bagi masyarakat penerima sertifikat hak atas tanah.
BACA JUGA: Guru Honor Ini Lega Suratnya sampai ke Presiden, Isinya
Target penerbitan sertifikat masih banyak. Untuk tahun ini sebanyak 5 juta, pada tahun 2018 sebanyak 7 juta dan 2019 mencapai 9 juta sertifikat.
“Ini saya perintahkan kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang. Target tahun ini 5 juta, seluruh Indonesia harus keluar. Bila harus seluruhnya, pegawai sulit sampai kan. Bisa recruitment semacam outsourcing bila pegawai kurang. Karena tahun ini 5 juta, tahun depan 7 juta. Hingga tidak ada lagi tanah yang tak bersertifikat di negara ini,” ungkapnya.
BACA JUGA: Jalan di Madina Jelek Jokowi Sentil Gubernur dan Bupati
Presiden Jokowi menyerahkan sertifikat tanah kepada warga Mandailing Natal, Sumatera Utara, Sabtu (25/3). Foto/setkab.go.id
BACA JUGA: Jokowi Targetkan 5 Juta Sertifikat Tanah Tahun Ini
Dia menegaskan BPN Daerah hingga Menteri akan dapat sanksi, jika hal tersebut tidak tercapai.
Reform agraria ini, lanjutnya wujud keadilan dari penguasaan, kepemilikan, penggunaan dan dalam pemanfaatan tanah, wilayah serta yang ada di dalamnya. Hal itu juga akan meminimalisir konflik agraria.
Kemudian, ada 106 juta kepemilikan tanah yang harus disertifikasi. Jumlah itu masih jauh bila dibanding pada sertifikat tanah yang baru ada sebanyak 46 juta.
“Itu akan terus saya dorong. Hingga tidak ada lagi rakyat yang tidak memiliki sertifikat tanahnya. Karena hak mereka akan lebih mudah didapat jika memiliki sertifikat,” kata Jokowi seperti diberitan New Tapanuli (Jawa Pos Group) hari ini.
Sertifikat tanah itu, kata Jokowi, juga bisa membantu masyarakat dalam mendapatkan modal usaha. Dengan cara penjaminan kredit di bank. Akan tetapi, dia meminta agar masyarakat yang memegang sertifikat itu secara arif dan bijak jika akan menggunakannya sebagai jaminan kredit.
“Jangan minjam ke bank, uangnya beli motor, bahasa sini kreta. Tetapi, gunakanlah sebagai penambah profit pemasukan atau peningkatan pendapatan usahanya,” pintanya dalam penyerahan sertifikat yang juga dihadiri Gubernur Sumatera Utara dan Bupati Madina.
Menteri Agraria Tataruang/Kepala BPN RI Sofyan Djalil sebelumnya juga menuturkan, penerbitan reform agraria itu merupakan program pemerintah untuk mempercepat sertifikat tanah masyarakat. Tujuannya, untuk mencegah konflik. (san/mt)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Jokowi Kagum dengan Masyarakat Tapsel, Beragam dan...
Redaktur & Reporter : Budi