jpnn.com, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Daftar Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) Tahun Anggaran 2023 kepada 53 kementerian dan lembaga.
Dari total 53 tersebut, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (Mentan SYL) secara simbolis menerima DIPA tersebut setelah Menteri Kesehatan.
BACA JUGA: Sebut Petani Lokal Bisa Penuhi Kebutuhan Gudang Bulog, Kementan: Tak Perlu Impor
Jokowi mengatakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2023 adalah instrumen yang digunakan pemerintah untuk menjaga stabilitas perekonomian Indonesia di tengah ketidakpastian global.
APBN 2023 dirancang untuk tetap menjaga optimisme, sekaligus menjaga pemulihan ekonomi.
BACA JUGA: Kementan Bakal Hadirkan Lebih Banyak Benih Unggul dan Berkualitas
Namun, pada saat yang sama meningkatkan kewaspadaan di dalam merespons gejolak global yang akan terus berlangsung pada tahun depan.
“Strategi besar, rencana besar yang kita siapkan betul-betul harus secara konsisten dikerjakan di lapangan,” ujar Jokowi dalam acara dalam Penyerahan DIPA Tahun Anggaran 2023, di Istana Negara, Jakarta, Kamis(1/12)
BACA JUGA: Polemik Stok Beras, Sultan Minta Bulog dan Kementan Bersinergi Perluas Program Kemitraan
Orang nomor satu di Idonesia itu menambahkan APBN dirancang untuk mampu mendorong kelanjutan pemulihan ekonomi nasional dan juga reformasi struktural, sekaligus menjadi instrumen perlindungan sosial bagi masyarakat yang rentan.
Untuk itu, APBN 2023 difokuskan kepada enam hal, yakni penguatan kualitas sumber daya manusia (SDM) dan akselerasi reformasi sistem perlindungan sosial.
Ketiga, melanjutkan pembangunan infrastruktur prioritas, khususnya infrastruktur pendukung transformasi ekonomi.
Keempat, pembangunan infrastruktur untuk menumbuhkan sentra-sentra ekonomi baru, termasuk Ibu Kota Nusantara.
"Kelima, revitalisasi industri. Ini penting, yaitu dengan terus mendorong hilirisasi,” tegasnya.
Oleh karena itu, eks Gubenur DKI Jakarta tersebut meminta jajaran pemerintah untuk mengawal penggunaan APBN memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat.
Pemerintah baik pada tingkat pusat dan daerah juga diminta untuk bersinergi dan bekerja dengan terintegrasi dan tidak ada yang bekerja sectoral.
“Saya minta pada seluruh kementerian, kepala lembaga, dan juga pemerintah daerah mengendalikan secara detail belanja-belanja yang ada, mengikuti secara detail belanja-belanja yang ada, jangan terjebak rutinitas,” sebut Jokowi.
Pada kesempatan yang sama, Mentan SYL mengatakan tahun depan Kementan siap melaksanakan kegiatan untuk tahun anggaran 2023 melalui pelaksanaan 4 program.
Pertama, ketersediaan, akses dan konsumsi pangan berkualitas, kedua, nilai tambah dan daya saing industry, ketiga, pendidikan dan pelatihan vokasi, dan keempat, dukungan manajemen.
“Kementerian Pertanian berkomitmen melakukan akselerasi pembangunan pertanian dengan menyesuaikan tuntutan dunia yang dinamis, tetap menjamin kualitas produk pertanian yang prima dan ramah lingkungan,” tegasnya.
Dia menambahkan untuk mewujudkan pertanian maju, mandiri, dan modern, dirumuskan melalui 5 strategi pembangunan pertanian yang dituangkan dalam 5 Cara Bertindak (CB).
Pertama, peningkatan kapasitas produksi komoditas pangan dan pertanian melalui intensifikasi dan ekstensifikasi.
Kedua, diversifikasi pangan lokal. Ketiga, penguatan cadangan dan sistem logistik pangan dengan membangun lumbung pangan.
Keempat, pengembangan pertanian modern melalui smart farming, penerapan mekanisasi pertanian, pemanfaatan inovasi, hasil riset dan digitalisasi pertanian dan kelima, gerakan tiga kali ekspor (Gratieks).
“Strategi pembangunan tersebut digunakan untuk mengupayakan peningkatan produksi pangan strategis, utamanya beras, dengan memanfaatkan keunggulan sumber daya yang dimiliki dan teknologi inovatif yang dapat meningkatkan produktivitas dan efisiensi,” tutur Mentan SYL. (jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Dorong Bulog dan Kementan Bersinergi, Sultan: Jangan Merugikan Petani
Redaktur : Dedi Sofian
Reporter : Dedi Sofian, Dedi Sofian