jpnn.com, JAKARTA - Presiden Joko Widodo meminta sistem akuntansi pelaporan keuangan pemerintah di pusat maupun daerah harus dibuat simpel, namun berorientasi hasil yang berkualitas.
Pengelolaan keuangan pemerintah, menurutnya tidak boleh hanya dipandang sebagai urusan teknis prosedural. Sebab, harus dilakukan perbaikan sistem di tengah berkembangnya inovasi disruptif sehingga hasil yang didapat juga berkualitas.
BACA JUGA: Gedung Baru PNRI Jadi Perpustakaan Tertinggi di Dunia
"Karena kalau kita lihat banyak terjadi inefisiensi, baik APBN maupun APBD. Saya cek satu per satu banyak sekali inefisiensi itu. Setiap kegiatan yang dilakukan dilihat satu per satu, tidak jelas hasil yang akan dicapai," ucap Jokowi - sapaan presiden ketika membuka Rapat Kerja Nasional Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Tahun 2017, di Istana Negara Jakarta, Kamis (14/9). Acara itu dihadiri jajaran menteri kabinet dan kepala daerah se-Indonesia.
Mantan gubernur DKI itu mengaku telah memerintahkan Menteri Keuangan Sri Mulyani membuat prosedur pelaporan yang simpel, sederhana. Hal itu ditindaklanjuti dengan terbitnya revisi PMK 168 menjadi PMK 173.
BACA JUGA: Jokowi Sedih Banget Kalau Timnas Indonesia U-19 Kalah
"Saya sudah sampaikan buat yang simpel, sederhana. Urusan SPJ, sederhana. Jangan sampai bertumpuk-tumpuk laporan. Apakah dibaca. Buat saja dua atau tiga laporan. Laporan itu sudah maksimal untuk saya. Ruwet. Yang paling penting, gampang dicek, gampang dikontrol, gampang diikuti, dan hasilnya jelas. Sudah," tegas dia.
Presiden bahkan menyentil gubernur, bupati dan wali kota untuk melihat para pegawainya di daerah masing. Sebab, ketika menjadi wali kota Surakarta maupun gubernur DKI, Jokowi mengaku punya pengalaman tentang rumitnya pelaporan keuangan.
BACA JUGA: Fadli Zon Ungkit Foto Jokowi dengan Dimas Kanjeng Lagi
"Sekarang, saya tidak mau lagi. Harus kita setop. Coba bupati, wali kota lihat kepala sekolah kita, kepala dinas kita sampai tengah malam. Saya tanya apa yang dikerjakan, buat SPJ, Pak. Coba dicek saja kepada Kepala Sekolah," tuturnya.
Ke depan, katanya, tidak boleh lagi tenaga dan waktu para pegawai dihabiskan hanya untuk mengurusi pelaporan SPJ. Hal yang sama juga terjadi pada kepala desa, banyak yang pusing dalam membuat pelaporan penggunaan dana desa. Bukan bekerja membuat irigasi, embung.
Saya kira semuanya senang kalau laporannya hanya dua. Senang atau tidak? Atau ada yang masih senang laporan 108? Tapi yang penting, meskipun laporan hanya dua, yang paling penting akuntabel, gampang dicek, gampang dikontrol, pengawasannya mudah. Kuncinya ada di situ," tandasnya.(fat/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Jokowi Siapkan Langkah-Langkah Atasi Bencana Kekeringan
Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam