jpnn.com - PASANGAN capres-cawapres Joko Widodo (Jokowi)-Jusuf Kalla akan merevisi sejumlah kebijakan di bidang pendidikan jika terpilih sebagai presiden-wakil presiden dalam pemilu 9 Juli 2014.
Salah satu kebijakan pendidikan yang akan direvisi adalah Ujian Nasional (UN). Hingga kini, kebijakan itu masih menjadi kontroversi di dunia pendidikan tanah air.
BACA JUGA: Tegas Bukan Berarti Siap Perang
Apa saja program Jokowi-JK di bidang pendidikan jika memimpin pemerintahan dalam lima tahun ke depan? Berikut petikan wawancara wartawan JPNN, M Fathra Nazrul Islam dengan juru bicara Jokowi-JK, Anies Baswedan Ph,D di Jakarta Pusat, Selasa (10/6).
Apa saja fokus Jokowi-JK terkait pendidikan jika terpilih jadi presiden 2014-2019?
BACA JUGA: Jokowi Bukan Tukang Pidato tapi Pekerja
Konsentrasi pada guru, karena guru adalah kunci. Ada aspek-aspeknya. Pertama aspek kualitas, kedua aspek kesejahteraan, ketiga aspek distribusi guru. Tiga ini merupakan masalah utama. Kalau tiga ini dibereskan Insya Allah yang lain akan jauh lebih mudah.
Kenapa guru?
BACA JUGA: Ingin Raih Banyak Trofi
Pendidikan karakter akan jadi komponen utama. Pendidikan karakter tidak diajarkan lewat tulisan-tulisan tapi lewat teladan. Lagi-lagi siapa yang jadi teladan? Gurunya. Gurunya harus baik.
Isunya sertifikasi mau dicabut kalau Jokowi presiden?
Sertifikasi jalan terus, tidak ada perubahan. Ada pemutarbalikan fakta soal sertifikasi dan lain-lain. Justeru kita ingin memastikan guru-guru sejahtera.
Kan begini, kita titipkan persiapan masa depan (anak-anak) pada guru, tapi sudahkah kita memikirkan gurunya. Padahal kalau kita menitipkan sesuatu pada orang kan kita memikirkan juga nasib mereka. Nah kita harus memperhatikan guru lebih baik.
Bagaimana Jokowi-JK melihat kontroversi Kurikulum 2013 tematik integratif?
Nanti kita harus lihat lagi. Intinya adalah yang baik diteruskan. Yang dilihat bermasalah diperbaiki atau sebaliknya.
Kalau Jokowi presiden UN masih ada gak? Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) kan tidak secara eksplisit mengatur soal UN. Mahkamah Agung juga melarang UN sejak 2010?
Itu salah satunya yang akan direview. Belum ada keputusan khusus. Tapi akan direview dan Mahkamah Agung sudah buat keputusan sebetulnya soal (larangan) UN. Nah kita lihat bagaimana putusan Mahkamah Agung.
Tapi, hari ini kita tidak ingin mengambil sebuah keputusan sebelum mendapatkan otoritas dan ingin memastikan bahwa ini bukan sekedar untuk menambah kontroversi. Kita justru, yang baik diteruskan, yang bermasalah direview. UN-nya bisa direview lagi, nanti kita akan lihat.
Semua kebijakan bisa dievaluasi. Sebuah kebijakan bisa jadi benar di sebuah jaman, tapi dalam perjalananya bisa jadi harus direvisi, bisa jadi diteruskan. Jadi siapapun inisiator itu soal memulai. Tapi evaluasi bukan soal memulai, tapi soal proses pelaksanaan, proses berjalan.
Soal 20 persen APBN/APBD untuk anggaran pendidikan, gimana program Jokowi jika terpilih jadi presiden?
Itu kan masalahnya di dalam anggaran (pendidikan) itu dimasukkan gaji guru, kemudian dimasukkan juga pengeluaran-pengeluaran di luar kementerian pendidikan. Itu yang harus direview total.
Maksudnya? Jika Jokowi presiden anggaran pendidikan 20 persen tidak termasuk gaji guru?
Itu salah satu yang kita fikirkan serius. Jadi kami intinya begini. Soal pendidikan Jokowi-JK tidak akan basa-basi. Jokowi-JK adalah orang yang tahu sistem, efeknya pendidikan. Pak Jokowi jika tidak lewat pendidikan mungkin tidak jadi capres. Gak mungkin.
Jusuf Kalla, mungkin gak tanpa pendidikan bisa jadi wakil presiden? Gak mungkin. Yang membuat mereka berdiri di sini karena manfaat pendidikan. Karena mereka ini bukan orang yang menganggap pendidikan itu enteng.
Keduanya adalah pengusaha. Ketika mereka merekrut orang untuk bekerja mereka tahu persis kualitasnya seperti apa. Jadi mereka itu perspektifnya bukan pembuat kebijakan yang jauh (dari realita), tapi perspektif pengguna. Saya ingin masyarakat melihat bahwa Pak Jokowi-JK melihat pendidikan sebagai persoalan sangat serius dan akan dikerjakan sebaik-baiknya.***
BACA ARTIKEL LAINNYA... Saya Jamin Kebebasan Pers
Redaktur : Tim Redaksi