jpnn.com - PROBOLINGGO - Anggota Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun mengatakan bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) sejak memimpin pemerintah langsung memprioritaskan pengucuran dana desa sejak 2015.
Legislator Partai Golkar itu mengatakan bahwa Kementerian Keuangan (Kemenkeu) selama periode 2015-2023 telah mengucurkan dana desa dengan jumlah lebih dari Rp 500 triliun.
BACA JUGA: Informasi dari Misbakhun: AS Mau Mengintervensi Pemilu RI
"Dengan adanya dana desa ini diharapkan lahir semangat pembangunan dari desa, yang mana kemiskinan dapat dientaskan, pembangunan infrastruktur dapat dioptimalkan, serta pendidikan dapat diselenggarakan seluas-luasnya,” katanya.
Misbakhun menyampaikan itu saat menjadi pembicara lokakarya bertema 'Pengelolaan Keuangan Desa yang Akuntabel Dalam Rangka Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi Desa Berkelanjutan' di Kantor Pemerintah Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, Jumat (15/9).
BACA JUGA: Korupsi Dana Desa, Warga Nagan Raya Ini Diminta Menyerahkan Diri
Misbakhun dalam workshop itu mendorong para kepala desa di Kabupaten Probolinggo, mampu mengoptimalkan dana desa sekaligus mempertanggungjawabkan penggunaannya.
Sebab, para kades berada di posisi terdepan dalam melayani masyarakat desa, sekaligus membantu pemerintah mengurangi angka stunting.
BACA JUGA: Gandeng OJK Gelar Penyuluhan Keuangan, Misbakhun Mengingatkan Konstituen Mewaspadai Investasi Ilegal
Di hadapan ratusan kades peserta workshop, Misbakhun memaparkan dana desa sempat diprioritaskan untuk penanganan pandemi Covid-19.
Namun, setelah pandemi berlalu, pemerintah memprioritaskan dana desa untuk penanganan stunting.
Misbakhun memerinci angka stunting terus turun. Pada 2014, angka stunting masih di kisaran 37 persen.
Pada 2022, angka stunting sudah turun di kisaran 21 persen. Selanjutnya, Presiden Jokowi menargetkan angka stunting maksimal tinggal 14 persen pada 2024.
"Syukur-syukur bisa menjadi nol persen. Nah, inilah yang menjadi tugas kepala desa saat dapat memberikan manfaat untuk generasi mendatang," katanya.
Anggota Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun saat menjadi pembicara lokakarya bertema 'Pengelolaan Keuangan Desa yang Akuntabel Dalam Rangka Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi Desa Berkelanjutan' di Kantor Pemerintah Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, Jumat (15/9). Foto: Source for JPNN.com.
Wakil rakyat asal Kabupaten Pasuruan itu menegaskan upaya menekan angka stunting merupakan langkah strategis menjemput bonus demografi mulai 2030 dan demi mewujudkan Generasi Emas pada 2045.
"Generasi mendatang merupakan generasi yang harus kita siapkan, cukup gizi, sehingga dapat menciptakan generasi yang unggul baik secara psikologis maupun fisiologis,” pungkas Misbakhun.
Misbakhun juga menggandeng sejumlah pembicara lain yang berkompeten untuk menjadi narasumber dalam lokakarya itu, yakni Direktur Perencanaan Teknis Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) Adityawarman Darudono, Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Jatim Abul Chair, dan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jatim Taukhid. (boy/jpnn)
Redaktur & Reporter : M. Kusdharmadi