jpnn.com - JAKARTA – Kritik muncul dari parlemen menyusul langkah Presiden Joko Widodo yang turun langsung meninjau operasi tangkap tangan oknum PNS di Kemenhub kemarin.
Salah satunya, disampaikan Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah.
BACA JUGA: Inilah Pengakuan Prabowo soal Anies Baswedan dan Jokowi-JK
Dia menganggap tidak ada urgensi kehadiran presiden tersebut.
Selain nilai yang hanya puluhan juta, peristiwa pungutan bukan inti persoalan.
BACA JUGA: Body Pesawat Rusak, Sriwijaya Air Mendarat Darurat di Surabaya?
”Ini hanya gejala, harusnya jangan terlalu sibuk mengurusi gejala, itu ada di mana-mana,” kritik Fahri.
Menurut dia, aksi pungutan diakui atau tidak muncul di berbagai segmen. Tak terkecuali, tingkat desa bahkan RT.
BACA JUGA: PKB Rumah Politik Kaum Santri
”Apa presiden mau keliling 73 ribu desa untuk ngurusin uang puluhan juta?” sindirnya, kembali.
Fahri kemudian menyarankan agar presiden fokus pada upaya mengatasi akar permasalahan maraknya pungutan liar.
Sebagai kepala pemerintahan, presiden memiliki sejumlah perangkat untuk itu.
Mulai dari kewenangan membuat undang-undang, penggunaan anggaran, hingga mobilisasi aparatur sipil dan militer.
”Saya jadi khawatir, dia nggak paham soal ini,” ketusnya. (dyn/sam/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Fadli Zon Sebut OTT di Kemenhub Pengalihan Isu
Redaktur : Tim Redaksi