JoMan Sebut Ada Korupsi di Lingkaran Presiden

Selasa, 08 Juni 2021 – 23:47 WIB
Ketua Jokowi Mania (JoMan) Immanuel Ebenezer. Foto: dok pribadi for JPNN

jpnn.com, JAKARTA - Pernyataan Menkopolkam Mahfud MD tentang menggilanya korupsi di era Jokowi mendapat pembelaan dari relawan Jokowi Mania (JoMan). Organ relawan militan ini menilai tidak ada yang salah dari statement orang dekat almarhum Gus Dur ini.

Ketua JoMan, Immanuel Ebenezer mengatakan Mahfud justru wajib dibela. Lagipula, Mahfud menegaskan sistimiknya korupsi ini bukan kesalahan Presiden Jokowi.

BACA JUGA: ERO Ditangkap saat Keluar dari Hotel Aston Solo, Dia Tak Berkutik

"Selain peninggalan dan warisan era sebelumnya. Ini ulah dari pejabat atau menteri yang memanfaatkan momentum 3 tahun tersisa pemerintahan Jokowi," kata Noel.

Noel mengungkapkan sistimiknya korupsi itu ada di Kementerian dan di sekeliling lingkaran presiden.
Di tingkat kementerian dari jual beli jabatan oleh para staf ahlinya sangat terbuka jelas Noel, ada sejumlah alasan kenapa virus korupsi mewabah.

BACA JUGA: Soal Jabatan Presiden Tiga Periode, Pakar Ini Menolak Keras, Sebut Nama Jokowi

"Pertama, mereka sadar masa kekuasaan mereka akan berakhir dan harus bersiap diri masuk masa pensiun. Kedua, bersiap siap menghadapi Pilpres.2024. Ketiga hukuman yang relatif ringan dan merasa memiliki jaringan dengan penguasa," tandas Noel.

Noel juga mengungkapkan, perilaku korupsi di Kementerian relatif samar-samar. Bisa tercium tapi tidak terang benderang.

BACA JUGA: Jenderal (Purn) Moeldoko Menemui Tuan Guru Haji Turmudzi Badaruddin

"Beda dengan di daerah. Jelas jual beli proyek sangat massive. Untuk mendapatkan 1 pekerjaan PL, harus setor DP 20 persen. Nah itu beda lagi kalau kerjaan selesai," tandas dia.

Dirinya meyakini, sistemiknya korupsi ada di semua propinsi, kota dan kabupaten.

"Polanya kebanyakan diorganisir. Persentasenya macam macam, mungkin hanya 15 sd 20 persen kepala daerah tutup mata, diam dan tak mau terima. Tapi membiarkan anak buahnya KKN. 30 persen lagi tutup mata diam, dan mau terima hasil KKN. Sisanya 50 persen ikut mengorganisir korupsi itu," tandas Noel.

Karena itulah, kata Noel, kehadiran KPK yang diperkuat diperlukan agar bisa mengurai sistemiknya korupsi di Indonesia. (dil/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... DS Sudah Ditangkap, soal Duit Rp362 Juta, Parah


Redaktur & Reporter : Adil

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Tag

Terpopuler