jpnn.com - JAKARTA - Forum Honorer K2 Indonesia (FHK2I) mengklaim, aparatur di instansi pusat dan daerah didominasi honorer. Jumlahnya bahkan menyentuh 80 persen. Karena itu, pemerintah diminta tidak melupakan dan memandang remeh honorer.
"Pemerintah jangan lupa kalau selama ini yang menjalankan tugas PNS itu honorer. Kalau honorer tidak ada, apa bisa jalan fungsi-fungsi pemerintahan," kata Ketua Tim Investigasi FHK2I Riyanto Agung Subekti alias Itong kepada JPNN, Rabu (11/11).
BACA JUGA: OC Kaligis dan Jaksa KPK Berbalas Sindiran di Ruang Sidang
Dia menambahkan, dengan menggunakan tenaga honorer, pemerintah sudah diuntungkan. Pasalnya, bayaran gaji honorer di bawah standar kehidupan layak.
"Kami tetap bertahan karena dijanjikan jadi PNS. Apa pemerintah berani memberhentikan seluruh honorer? Kami yakin pemerintah tidak akan berani karena pasti menimbulkan guncangan," beber Itong.
BACA JUGA: Polri Isyaratkan Ada Tersangka Baru Kasus Mobil Crane Pelindo II, Siapa Ya?
Pria yang juga Korwil FHK2I Jatim ini meminta pemerintah dan DPR tidak menjadikan honorer sebagai komiditas politik. Sebab, ujung-ujungnya yang jadi korban adalah honorer K2. (esy/jpnn)
BACA JUGA: Gatot Tetap Berkilah Tak Pernah Berikan Uang Ke Anggota DPRD Terkait Interpelasi
BACA ARTIKEL LAINNYA... Anti Pengungkapan Kebenaran, Jokowi Diminta Ganti Jaksa Agung dan Menhan Ryamizard
Redaktur : Tim Redaksi