JAKARTA- Ketegangan di Blok Ambalat yang telah mulai mencair akan berlanjut ke meja perundinganDepartemen Luar Negeri (Deplu) Republik Indonesia menetapkan pekan kedua bulan Juli sebagai waktu pelaksanaan perundingan mengenai batas wilayah laut dengan Malaysia tersebut
BACA JUGA: Agar Senang, Daud Dinaikkan Kursi Roda
Tim juru runding Indonesia sudah menyatakan kesiapannya untuk melaksanakan perundingan yang direncanakan berlangsung 13-14 Juli 2009 itu
Saat ini, lanjutnya, pemerintah masih menunggu kesanggupan Malaysia yang mendapat giliran menjadi tuan rumah perundingan
BACA JUGA: Oentarto Tunggu Nyanyian Daud
Deplu masih menunggu kepastian konfirmasi kesanggupan MalaysiaBACA JUGA: KPK Bekuk Hengky Samuel Daud
"Yang pasti, pemerintah Indonesia akan terus mendesak Malaysia agar tetap melaksanakan perundingan pada waktu yang telah ditetapkan," tegasnya.Kesiapan juru runding Indonesia itu juga terkait materi nota protes atas sikap angkatan laut Malaysia yang kerap melakukan provokasi di perbatasan IndonesiaMereka, terang Faiza, telah siap berangkat pada waktu yang ditentukan untuk membahas masalah perbatasan lautSecara keseluruhan, perundingan tak hanya membahas mengenai Ambalat, namun juga batas laut lainnya, seperti Selat Malaka
"Kunjungan delegasi Komisi I DPR ke Malaysia beberapa waktu lalu belum merupakan langkah yuridis formalNegosiasi diplomasi resmi mengenai masalah batas wilayah kedua negara harus dengan juru runding," terang dia.
Saat ini, pemerintah memiliki tiga pedoman dalam menyelesaikan kasus tersebutPertama, untuk mempercepat perundingan di babak 14, menghindari provokasi dari tentara laut Malaysia di lapangan, dan memberikan ketegasan bahwa kedaulatan RI harus dipelihara
Faiza mengatakan, posisi Indonesia kuat secara hukum karena lebih patuh pada prinsip negara kepulauanSelain itu, secara faktual Indonesia juga lebih dahulu memberi konsesi pada dua perusahaan asing untuk mengelola, yaitu Unocal dan ENILamanya perundingan hingga ke babak 14 ini, menurut Faiza, disebabkan karena Malaysia beranggapan Ambalat adalah miliknya.
"Karena Malaysia sejak tahun 2004-2005 menetapkan garis Ambalat dari Sipadan-LigitanMenurut mereka, itu adalah hak mereka karena mereka menggunakan peta (tahun) 1979 yang notabene luas-luas perairan mereka juga digugat oleh negara tetangga, seperti Singapura, Brunei, Vietnam, Filipina, dan Tiongok," imbuhnya.
Sementara itu, Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI-AL) kembali memperkuat armada di AmbalatKemarin petang TNI- AL mengirim KRI Slamet RiyadiKapal perang yang bermarkas di Surabaya ini akan menggantikan KRI MakassarKRI Slamet Riyadi singgah dulu di Pelabuhan Semayang, Balikpapan, sebelum menuju AmbalatDi Balikpapan, kapal ini akan mengisi logistik untuk melakukan patroli laut di kawasan sengketa Indonesia dengan Malaysia itu.
KRI Slamet Riyadi yang diawaki 186 personel ini dibuat tahun 1967Kapal ini merupakan kapal kedua dari jenis kapal kelas perusak berpeluru kendali yang dimiliki TNI-ALKapal ini dilengkapi dengan rudal antikapal permukaan, antikapal selam, dan antipesawat udara
Sejak kapal patroli Malaysia beberapa kali melakukan provokasi dengan melintas masuk ke wilayah Indonesia, TNI-AL terus menyiagakan armada perang di kawasan kaya minyak ituHingga kini terdapat lima kapal perang Indonesia yang berpatroli di kawasan itu(zul/rdl/nw)
BACA ARTIKEL LAINNYA... DPR Persoalkan Perusakan Cagar Budaya di Menteng
Redaktur : Tim Redaksi