jpnn.com - JAKARTA - Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Moh. Jumhur Hidayat mengusulkan agar seluruh proyek strategis nasional (PSN) dikelola lewat badan otorita.
Jumhur mengemukakan pandangannya karena miris melihat banyaknya kasus penyerobotan tanah rakyat secara sepihak oleh investor swasta dengan dalih untuk PSN.
BACA JUGA: Polisi Garap 11 Saksi dari BP Batam Untuk Kasus Lahan
"Kalau dikelola oleh negara rakyat tidak perlu digusur tetapi dilibatkan dalam pengelolaan PSN melalui simbiosis mutualisme," ujar Jumhur di Serpong, Banten, Kamis (12/9).
Dia mengatakan pandangannya di sela-sela Dialog Publik 'Proyek Strategis Nasional dan Legalisasi Penyerobotan Tanah Rakyat'.
BACA JUGA: Aliansi Perlawanan Rakyat Batalkan Rencana Aksi Kepung Istana
Jumhur menilai PSN sebaiknya dikelola negara lewat badan otorita dan bukan oleh swasta. Dengan demikian orientasi tidak sekadar keuntungan semata tetapi memberdayakan masyarakat.
"PSN bisa jalan dengan keberagaman sehingga rakyat bisa hidup, petani tidak kehilangan tanahnya dan negara juga tidak dirugikan," ucapnya.
BACA JUGA: Waskita Karya Garap Banyak PSN, Ekonom: Kepercayaan Pemerintah Masih Tinggi
Pandangan senada sebelumnya dikemukakan pemerhati kebijakan publik Said Didu. Dia menilai PSN terkesan menjadi kedok upaya segelintir investor yang didukung penguasa untuk merebut tanah rakyat dengan harga murah.
Dia mencontohkan Pantai Indah Kapuk (PIK) II yang diduga melakukan pembelian tanah rakyat di wilayah Kabupaten Tangerang dengan harga Rp 40 ribu-50 ribu per meter persegi.
"Atas nama PSN dengan didukung UU Omnibus para oknum diduga meneror rakyat agar segera melepaskan tanahnya," kata Didu.
Didu menilai gerakan ini sistematis karena Pemkab Tangerang juga diduga menurunkan NJOP dari Rp 160 ribu/m2 menjadi hanya Rp 40-50 ribu.
Said Didu lebih lanjut mengatakan heran dengan diamnya para pejabat tokoh partai, apalagi para calon kepala daerah terhadap apa yang terjadi.
Sementara itu Sekjen Seknas Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) Dewi Kartika mengatakan sejak 2016 ada 134 kasus penyerobotan tanah rakyat melalui upaya sistematis yang dibungkus legalitas.
"PSN itu sistemik merampok tanah rakyat, dibungkus alasan legalitasnya dan rakyat tidak kuasa melawan juga dengan alasan legalitas yang dibikin-bikin," katanya.
Untuk itu dalam Dialog Publik yang digelar KSPSI bekerja sama dengan Seknas KPA dan AGRA, sejumlah tokoh yang hadir mendorong dilakukannya perlawanan untuk melindungi tanah rakyat.
Hadir dalam dialog publik itu antara lain Refly Harun, Rudi HB. Damam, Irjen Pol. Purn. Napoleon Bonaparte, Dr. Anton Permana, para aktivis buruh dan perwakilan BEM ITB, BEM Uhamka serta BEM Untirta (Serang). (gir/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Pertamina Patra Niaga Dukung Penuh PSN Pengolahan Bauksit jadi Alumina
Redaktur & Reporter : Kennorton Girsang