jpnn.com - JAKARTA – Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Indonesia memrediksi jumlah daerah rawan yang berpotensi menimbulkan konflik di pilkada 2015, lebih tinggi dibanding pelaksanaan pemilihan legislative dan pemilihan presiden 2014 lalu.
Menurut anggota anggota caretaker KIPP Indonesia, Girindra Sandino, prediksi hadir antara lain, pelaksanaan pilkada bersifat lokalistik. Kemudian ikatan emosi primordial yang tinggi antara pendukung dengan kandidat.
BACA JUGA: KPK Belum Rela Kembalikan Aset-aset Fuad Amin Ini
“Terlebih saat ini, pemenang adalah suara terbanyak atau satu putaran, bukan dua putaran yang bisa meredam sementara panasnya suhu politik,” ujar Girindra, Senin (19/10).
Girindra mengutarakan pandangannya, karena sesuai Pasal 109 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8/2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menyebut, pasangan calon kepala daerah yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan sebagai pasangan calon kepala daerah terpilih.
BACA JUGA: Satelit tak Mampu Tembus Kabut Asap
“Jadi peserta Pilkada serentak akan melakukan habis-habisan dengan berbagai cara untuk menang dalam satu putaran. Khususnya daerah yang memiliki rekam jejak rusuh dalam pilkada serta daerah yang hanya memiliki dua pasangan calon. Yakni di enam provinsi untuk pemilihan Gubernur dan 79 daerah di Pilkada tingkat kabupaten/kota,” ujarnya.
Girindra menyarankan, penjagaan aparat harus diperketat pascapemungutan suara 9 Desember mendatang. Terutama di daerah-daerah yang terdeteksi ada pasangan calon yang terlihat kalah tipis, namun tidak memenuhi syarat untuk mengajukan gugatan.
BACA JUGA: Jaksa Agung, Jokowi, JK dan Sebuah Pintu di Istana
“Di sarankan aparat keamanan dikonsentrasikan di daerah tersebut. Pemetaan daerah rawan konflik oleh aparat keamanan selama ini akan meleset, apabila hal ini luput dari perhatian,” kata Girindra.(gir/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Kapolri Bangga Sisi Humas Polri Ditampilkan
Redaktur : Tim Redaksi