jpnn.com - SURABAYA - Implementasi Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 19 Tahun 2014 di tingkat sekolah/madrasah belum optimal.
Aturan itu mengatur pembelajaran wajib bahasa daerah.
BACA JUGA: Cakar Guru BK, Siswa SMAN Langsung Dikeluarkan dari Sekolah
Sebagai muatan lokal, kehadiran pelajaran tersebut belum dibarengi persiapan yang matang.
Sebab, masih banyak ditemukan sekolah yang minim jumlah pengajar bahasa daerah.
BACA JUGA: Mendikbud: Guru gak Boleh Hanya Kerja yang Enak-enak
Selain itu, pembelajarannya belum sesuai dengan kompetensi.
Kondisi tersebut dibenarkan Kepala SMAN 15 Khairil Anwar. Dia menyatakan, sekolahnya kini belum memiliki guru bahasa Jawa.
Sejak pembelajaran itu resmi dimasukkan sebagai muatan lokal pada 2014, dia lebih memilih menggunakan guru jurusan seni untuk mengajarkan pelajaran bahasa daerah tersebut.
BACA JUGA: Pengguna Bahasa Indonesia 360 Juta Orang
''Kami lebih memilih menggunakan skema integrasi, yakni menggabungkan pelajaran bahasa Jawa dan seni budaya. Ini kami lalukan karena kedua pelajaran tersebut memang memiliki kesamaan dan di pergub juga diperbolehkan,'' katanya.
Hal berbeda disampaikan Kepala SMAN 1 Yohanes. Meski sama-sama tidak memiliki guru bahasa Jawa tetap, dia berusaha memberikan pelajaran bahasa Jawa secara mandiri.
Yakni, mengajarkannya secara tunggal sama dengan pelajaran lain.
Alasannya, agar pembelajaran tetap efisien dan siswa bisa memahaminya.
Untuk mengisi kekurangan tersebut, yang mengajar dua guru tidak tetap (GTT) dari jurusan bahasa Jerman dan bahasa Jepang.
Ketua Dewan Pendidikan Surabaya (DPS) Martadi menyampaikan, kurangnya jumlah guru bahasa Jawa bisa dilihat dari minimnya lulusan prodi tersebut di perguruan tinggi.
''Di Jatim hanya ada dua jurusan yang memiliki bahasa Jawa dan tiap tahun menghasilkan tak lebih dari 50 lulusan,'' ungkapnya.
Kondisi itu secara langsung memengaruhi kurangnya jumlah guru di sekolah.
Contohnya, yang terjadi di Surabaya. Dengan perhitungan minimal saja, satu sekolah satu guru bahasa Jawa, kebutuhan tersebut tidak bisa dipenuhi dalam waktu singkat.
Sebab, jumlah sekolah di Surabaya mencapai 1.600 lembaga.
Meski demikian, Martadi menyarankan beberapa cara yang bisa dilakukan untuk menutup kekurangan tersebut.
''Percepatan ini bisa dilakukan dengan penambahan kuota mahasiswa setiap perguruan tinggi,'' kata dosen Universitas Negeri Surabaya (Unesa) tersebut.
Selain itu, Martadi menyarankan dinas pendidikan untuk melatih guru serumpun yang memiliki jam pelajaran minim. Misalnya, bahasa Indonesia dan bahasa asing lain.
''Bisa dilakukan selama satu hingga tiga bulan agar kurikulum yang diajarkan guru bisa sesuai dengan kompetensi yang diharapkan. Langkah ini juga paling realistis,'' jelasnya. (elo/ant/c15/nda/flo/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Menyanyikan Indonesia Raya Dianggap Terlalu Rumit?
Redaktur : Tim Redaksi