jpnn.com - BANJARMASIN - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPANRB) Rini Widyantini menggelar rapat bersama Mendagri Tito Karnavian dan Kepala BKN Zudan Arif Fakrulloh membahas upaya optimalisasi penyerapan non-ASN atau honorer pada seleksi PPPK 2024 tahap 2.
Rakor Penyelesaian Tenaga Non-ASN di Instansi Pemerintah Daerah yang dilakukan secara virtual dari Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Rabu (8/1), juga diikuti oleh seluruh kepala daerah beserta jajarannya.
BACA JUGA: Honorer Database BKN Non-Formasi jadi PPPK Paruh Waktu, Tanpa Tunjangan
Unsur dari Pemprov Kalimantan Selatan (Kalsel) juga mengikuti rakor membahas nasib honorer tersebut.
"Hari ini (Rabu, red) kita baru saja selesai mengikuti zoom meeting penataan non-ASN di instansi pemerintah daerah dan arahan Kemendagri agar supaya tenaga non-ASN dapat diselesaikan," ujar Plt Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Pemprov Kalsel Muhammad Farhanie di Banjarbaru, Rabu (8/1).
BACA JUGA: Honorer Database BKN Menolak jadi PPPK Paruh Waktu, Waduh
Dia menyebutkan, total non-ASN di Pemprov Kalsel sebanyak 7.369 orang.
Adapun yang lulus seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK 2024 tahap 1 baru sekitar 1.493 orang.
BACA JUGA: 3 Usulan Gubernur agar Seluruh Honorer jadi PPPK, Tanpa Sisa, Jos!
"Sehingga, selisih yang dihadapi Pemprov Kalsel sebanyak 5.876 tenaga non-ASN," ujarnya.
Melihat data ini, ungkap Farhanie, Pemprov Kalsel berharap agar para honorer segera mendaftar PPPK 2024 tahap dua, yang pendaftarannya akan ditutup pada 15 Januari.
Farhanie mengatakan, Kemendagri akan melaksanakan coaching clinic untuk penyelesaian atau penataan tenaga non-ASN di pemerintahan daerah.
Pada rakor tersebut, Mendagri Tito Karnavian meminta pemerintah daerah memanfaatkan seleksi PPPK 2024 Tahap 2 sebagai upaya untuk menyelesaikan penataan pegawai non-ASN atau honorer di daerah.
"Rapat ini menjadi wake up call bagi teman-teman semua karena waktunya (masa pendaftaran PPPK 2024 tahap 2) sampai tanggal 15 Januari 2025," kata Tito Karnavian, dikutip dari keterangan resmi Puspen Kemendagri.
Mendagri Tito menjelaskan, perpanjangan waktu pendaftaran seleksi PPPK 2024 tahap 2 merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam memberikan kesempatan kepada pegawai non-ASN atau honorer untuk menjadi PPPK.
Adapun penyelesaian pegawai non-ASN itu mengacu pada pegawai yang terdata dalam database BKN. (sam/antara/jpnn)
Redaktur & Reporter : Soetomo Samsu