jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dari Fraksi PDI Perjuangan Junimart Girsang yakin rekomendasi hasil kerja Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak melemahkan KPK. Rekomendasi tersebut rencananya akan disampaikan pada masa persidangan ini.
“Kami sudah putuskan kemarin, mudah-mudahan tidak berubah lagi,” kata Junimart di gedung DPR, Jakarta, Rabu (31/1).
BACA JUGA: 11 Mantan DPRD Sumut Ngacir Usai Diperiksa KPK
Menurut Junimart, ada beberapa rekomendasi yang akan disampaikan, salah satunya adalah terkait persoalan sumber daya manusia (SDM). "Keterikatan tenaga kerja di KPK itu harus direkrut secara mantap berdasarkan Undang-Undang," ujarnya.
“Yang terpenting adalah Pansus Hak Angket memperkuat KPK. Caranya tentu mereka menegakkan hukum dengan tidak melanggar hukum," tegas Junimart.
BACA JUGA: KPK Diminta Panggil SBY soal e-KTP
Ia juga menyampaikan DPR akan mengajukan Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyadapan. RUU itu akan mengatur bagaimana cara menyadap, lama waktu penyadapan, siapa yang bisa disadap dan izin-izinnya.
Dia memastikan dalam pembahasan nanti DPR mengundang lembaga antirasuah.
BACA JUGA: Fahmi Ralat Kesaksian Soal Anggota DPR Penerima Duit Bakamla
"Bahwa KPK selaku lembaga yang memerlukan fungsi penyadapan ya harus kami undang,” ujarnya.
Dia menambahkan DPR akan minta masukan dan pendapat supaya nanti UU tersebut bisa menampung seluruh aspirasi, pokok pikiran lembaga terkait seperti KPK, Kejaksaan Agung, Kepolisian dan Kemenkumham.(boy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Ssttt, Ada Kasus Rasuah Baru Terkait Eks Anak Buah Pak Jonan
Redaktur & Reporter : Boy