jpnn.com, JAKARTA - Mantan Wakil Presiden Muhamad Jusuf Kalla menyampaikan sejumlah pandangannya mengenai kualitas demokrasi di Indonesia yang mengalami penurunan sebagaimana hasil yang dirilis the Economist Intelligence Unit (EIU) pada Jumat (12/2) lalu.
Hal itu disampaikan pria yang biasa disapa JK ini dalam acara peluncuran Mimbar Demokrasi Kebangsaan Fraksi PKS DPR RI yang berbarengan dengan diskusi yang digelar daring di kanal PKS TV dan sejumlah akun media sosial (medsos) Fraksi PKS DPR, Jumat.
BACA JUGA: Fraksi PKS DPR Bersama Jusuf Kalla Bahas Demokrasi dan Kebangsaan
Dalam diskusi tersebut, JK menyebut indek demokrasi menurut berdasarkan data yang dirilis EIU tersebut.
Namun, menurutnya bukan demokrasinya menurun tetapi apa yang dilakukan demokrasi tersebut.
BACA JUGA: Diduga Fitnah Jusuf Kalla, Ferdinand Dilaporkan ke Bareskrim
Salah satu yang disoroti, pria asal Sulawesi Selatan itu menyoroti soal pentingnya check and balance (keberimbangan dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia.
Sebab, perlu ada kritik dalam pelaksanaan sebuah demokrasi.
BACA JUGA: Demokrasi Berjalan Mundur jika Pilkada Serentak Dipaksakan di 2024
Hal itu dikatakan JK merespons pernyataan Presiden Joko Widodo yang mengumumkan 'silakan kritik pemerintah'.
Namun, kata dia, banyak pertanyaan tentang bagaimana caranya mengkritik pemerintah tanpa dipanggil polisi.
Dia menyebut, soal itu menjadi upaya bersama.
Merespons pernyataan JK tersebut, mantan Politikus Demokrat Roy Suryo mengatakan, pertanyaan itu JK menjadi hal menarik untuk diulas.
Sebab, mantan Wapres itu mempertanyakan cara untuk mengkritik.
"Ini menarik mantan Wapres @Pak_JK mempertanyakan bagaimana caranya mengkritik Presiden @Jokowi tanpa dipangg il polisi?," ungkap Roy dalam cuitanya di Twitter @KRMTRoySuryo2, Jumat (12/2).
Lebih lanjut, pakar telematika itu mengungkapkan usulanya. Roy menyebut, caranya mengkritik sehingga tidak dipolisikan tertibkan buzzer.
Sehingga, kata dia buzzer tersebut tidak liar kemana-mana.
"Usulan saya, mungkin yang pertama kandangkan dulu Buzzer Rp2 yang belum doberi peneng itu agar tidak liar sendiri," pungkasnya.(cr3/jpnn)
Redaktur & Reporter : Fransiskus Adryanto Pratama