KA Cepat Jakarta - Surabaya Butuh Dana Rp 51 Triliun

jpnn.com, JAKARTA - Jalur kereta cepat Jakarta - Surabaya hampir pasti bakal menggunakan rel jenis narrow-gauge berukuran 1.067 milimeter.

Biaya yang diperlukan sekitar Rp 51 triliun. Pada tahap awal akan dibangun terlebih dahulu jalur Jakarta-Semarang di jalur eksisting.

BACA JUGA: 4 Opsi Jalur Kereta Cepat Surabaya-Jakarta Dibahas Lagi

Sore kemarin (13/12) Wakil Presiden Jusuf Kalla bertemu dengan Duta Besar Jepang untuk Indonesia Masafumi Ishii.

Tiga menteri ikut menemani Yakni, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, serta Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Bambang Brodjonegoro.

BACA JUGA: Proyek KA Cepat, Trek Jakarta-Semarang Kelar 2020

Pertemuan tertutup di kantor wakil presiden itu berlangsung hampir dua jam.

Menhub Budi Karya Sumadi menuturkan, alternatif yang dipilih tetap menggunakan narrow-gauge yang dilakukan secara bertahap terlebih dahulu.

BACA JUGA: KA Jakarta-Surabaya 160 Km per Jam Pakai Jalur Existing

Pada tahap awal akan dibangun Jakarta-Semarang. Jadi, di utara kelak akan ada tiga jalur.

Yakni, double track yang telah ada ditambah satu jalur baru dengan rel narrow-gauge.

"Pada saat selesai Jakarta-Semarang, (penumpang) kereta itu sudah bisa menuju ke Solo dan Surabaya," ujar dia kemarin.

Dia menuturkan, Wapres JK menggariskan, untuk Jakarta-Surabaya nantinya bisa ditempuh dengan lama perjalanan di bawah enam jam.

Sesuai rencana, pemerintah melaksanakan groundbreaking proyek kereta cepat tersebut pada 2019.

Dalam setahun menuju rencana groundbreaking itu, berbagai persiapan teknis akan dimatangkan, temasuk pendanaan.

Bambang Brodjonegoro menuturkan, biaya proyek tersebut akan menggunakan pinjaman lunak dengan bunga murah. Te­nor pengembalian diperkirakan sampai 40 tahun.

"Masih harus nego financing-nya, apakah PPP atau TOD untuk mengurangi beban pinjaman," ujar Bambang.

PPP (public private partnership) adalah skema pendanaan melalui kerja sama pemerintah dan swasta. PPP biasanya perjanjian jangka panjang (lebih dari 20 tahun) antara pemerintah (pusat/daerah) dan mitra swasta.

Sedang TOD adalah salah satu pendekatan pengembangan kota yang mengadopsi tata ruang campuran dan maksimalisasi penggunaan angkutan massal seperti busway/BRT, kereta api kota (MRT), kereta api ringan (LRT), serta dilengkapi jaringan pejalan kaki/sepeda.

Selain itu, pemerintah sedang merampungkan studi kelayakan proyek kereta cepat tersebut.

Budi Karya Sumadi menuturkan, ditargekan pada April tahun depan selesai.

"Tinggal setahun kan, April nanti kan selesai FS (feasibility study), langsung desain, langsung urusan." (jun/c10/agm/jpnn)