jpnn.com, TARAKAN - Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) honorer di Kalimantan Utara mendapat kabar baik.
Gubernur Kalimantan Utara Zainal Arifin Paliwang berjanji bakal memperjuangkan status GTK honorer untuk menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
BACA JUGA: Sedih, Status Ribuan Guru Belum Jelas
“Tenaga GTK yang statusnya masih honor harus kita (pemprov, red) prioritaskan menjadi PPPK. Apalagi yang telah mengabdi cukup lama," kata Zainal di Tanjung Selor, Bulungan, Kaltara, Jumat
Menurutnya, ada pertimbangan kemanusiaan, khususnya bagi mereka yang telah mengabdi di daerah terpencil dengan situasi alam berat yang dihadapi setiap hari.
BACA JUGA: 2 Napi Terorisme Dikeluarkan dari Sel Lapas Nusakambangan, Disaksikan Densus 88
Hal tersebut dia katakan sudah disampaikan saat mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) Panitia Kerja (Panja) Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI perihal evaluasi hasil Seleksi Guru PPPK dan kajian/skema penyelesaian Formasi GTK dan PPPK di Jakarta, Kamis (7/4).
Di hadapan Panja Komisi X DPR RI, Gubernur Zainal mengungkapkan agar tenaga GTK yang masih berstatus honorer mendapat prioritas untuk diangkat menjadi PPPK.
BACA JUGA: 9 Pasangan Tertangkap Basah di Hotel, Lihat Rok yang Dipakai Si Mbak, Hmmmm
Dia melihat masih banyak tenaga GTK di Kaltara yang harus diperjuangkan menjadi PPPK.
Gubernur juga meminta Panja Komisi X DPR RI agar mempertimbangkan usulan tunjangan kemahalan bagi seluruh tenaga GTK yang ada di Kaltara. Ini menjadi salah satu upaya agar guru sejahtera.
"Pemprov Kaltara telah memberikan insentif tambahan bagi GTK honorer di SMA/SMK/SLB sebesar Rp 550 ribu per bulan," katanya.
Namun karena keterbatasan anggaran, diharapkan dari pemerintah pusat juga mempertimbangkan kembali sehingga kehadiran negara terhadap tenaga pendidik itu benar-benar dirasakan oleh mereka.
Berkaitan dengan ketersediaan anggaran untuk gaji guru PPPK, Pemprov mengalokasikan sebesar Rp 8,4 miliar untuk tahun 2021.
Hal ini tercantum berdasarkan Surat Edaran (SE) Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK), Kementerian Keuangan RI No. S-98/PK/2021. Sedangkan untuk tahun 2022 teralokasi sebesar Rp 18,2 miliar sesuai dengan SE DJPK No. S-204/PK/2021.
"Pemprov juga telah mengusulkan sebanyak 464 formasi PPPK tahun 2022 kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB)," kata Zainal.
Hal ini berdasarkan Surat Gubernur Kalimantan Utara Nomor 800/1100/2.1-BKD tanggal 15 November 2021 perihal Penyampaian Kebutuhan ASN Pemerintah Provinsi.
Perinciannya, 112 formasi PPPK Guru dan 352 formasi PPPK Non-Guru. (antara/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Mabuk Berat, Wanita Ini Enggak Terasa Diperkosa di Ruangan Karaoke, Berkali-kali
Redaktur & Reporter : Rah Mahatma Sakti