jpnn.com, TANAH BUMBU - Pemerintah melalui Kementerian Sosial (Kemensos) RI terus meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan berbagai program bantuan sosial (bansos) salah satunya lewat Program Keluarga Harapan (PKH).
Menteri Sosial (Mensos) Juliari Peter Batubara mengatakan PKH pada 2021 digunakan untuk menjaga daya beli masyarakat. Penyaluran bantuan pada triwulan pertama diberikan secara per bulan.
BACA JUGA: Mensos Upayakan Penderita TBC Dapat Bansos PKH
Menurutnya, PKH pada 2021 juga digunakan untuk mendukung program pemerintah dalam penanggulangan tuberculosis (TBC).
Perwujudannya adalah dengan memberikan tambahan komponen kesehatan berupa bantuan bagi keluarga yang memiliki anggotanya penyandang TBC.
“Kami sangat mendukung pemerintah menanggulangi TBC dengan memberikan bantuan yang diberikan sebesar Rp 3 Juta rupiah per tahun,” terang Juliari didampingi Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial Kemensos Pepen Nazarudin dalam “Rapat Koordinasi Teknis Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Program Keluarga Harapan” di Hotel Ebony Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan, Jumat (4/12).
BACA JUGA: Kemensos Dorong Anak Penerima Manfaat PKH Torehkan Prestasi
Selain itu, Mensos Juliari menambahkan PKH juga digunakan untuk menanggulangi stunting atau kondisi gagal tumbuh pada anak bayi di nawah lima tahun akibat dari kekurangan gizi kronis, sehingga kondisi anak terlalu pendek untuk seusianya.
“Salah satu cara stunting mencegah dengan memberikan asupan gizi dan nutrisi pada masa kehamilan. Tugas pendamping PKH harus intensif memberikan pemahaman kepada KPM di sesi P2K2, ” jelasnya.
Ia menambahkan dalam mempercepat graduasi KPM PKH, pendamping diminta menyusun rencana dan jeli melihat peluang terhadap akses permodalan, layanan keterampilan, serta penguatan sosial ekonomi.
Pendamping PKH juga diminta memastikan Kartu Kesejahteraan Sosial (KKS) dipegang oleh Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dan tidak boleh dikolektif baik bank penyalur, pendamping sosial, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), ketua kelompok atau pihak mana pun dengan alasan apa pun.
“Kebijakan ini untuk meminimalisir potensi penyalahgunaan bantuan sosial non-tunai yang seharusnya diterima oleh KPM PKH tapi disalahgunakan pihak lain," paparnya.
Selain itu, Mensos Juliari juga mengajak seluruh pihak merapatkan barisan untuk melindungi KPM dari lilitan utang.
“Ini penting menutup rapat akses KPM terhadap bank keliling, bank emok maupun pinjaman ilegal yang menjerat kehidupan mereka," ujarnya.
BACA JUGA: Mensos Juliari Apresiasi Kesiapan Kepala BPS Dukung Pemutakhiran DTKS
Kemensos RI memberikan penghargaan dan ucapan terima kasih atas kinerja SDM PKH dalam memantau penyaluran bantuan beras selama ini.
“Kami berikan penghargaan kepada pendamping yang telah bekerja dan memantau penyaluran bantuan beras. Juga, turut belasungkawa atas gugurnya salah seorang pendamping saat bertugas di Papua dan Jawa Tengah, ” ungkap Juliari.
Kegiatan ini dilanjutkan dengan penyerahkan bansos berupa 13.619 paket sembako senilai Rp 2.723.800.000 melalui 28 yayasan di Tanah Bumbu.
Acara dihadiri oleh Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalsel Muhammad Syaripuddin; Bupati Tanah Bumbu diwakili oleh Plt Asisten Administrasi Umum Ridwan, ketua DPRD Kabupaten Tanah Bumbu atau yang mewakili.
Kemudian, Staf Ahli Mensos Bidang Perubahan dan Dinamika Sosial Adhi Karyono, pejabat eselon I dan II Kemensos; Kadinsos Provinsi Kalimantan Selatan Hj Siti Nuriyani, serta Plt Sekretaris Dinsos Kabupaten Tanah Bumbu Agus Salim. (*/jpnn)
Yuk, Simak Juga Video ini!
Redaktur & Reporter : Boy