jpnn.com, JAKARTA - Menteri Sosial (Mensos) Juliari Peter Batubara membuka kuota tambahan untuk penerima bantuan sosial tunai (BST) sebanyak 20.000-an keluarga penerima manfaat (KPM).
Kuota baru BST tersebut diprioritaskan untuk daerah yang penyerapan bantuannya dinilai cepat.
"Kami memutuskan untuk membuka kuota baru BST sebanyak 20.000-an KPM. Saya minta pemerintah daerah kabupaten/kota untuk bergerak cepat mengajukan datanya," kata Mensos Juliari di Jakarta, Senin (23/11).
Pembukaan atau penambahan kuota baru BST ini dilakukan dengan pertimbangan karena masih ada masyarakat terdampak pandemi Covid-19 yang belum tersentuh bantuan.
BACA JUGA: Mensos Juliari: Bansos Sudah Tepat SasaranÂ
Selain itu, karena anggarannya masih tersedia.
"Dalam kesempatan bertemu dengan kepala daerah, mereka mengajukan tambahan permintaan bantuan kepada Kemensos. Ada warga masyarakat mereka yang masih belum tersentuh bantuan," ungkap Mensos Juliari.
BACA JUGA: Agar Bansos Picu Multiplier Effect, Mensos Berharap Pemasok Lokal Sediakan Kebutuhan KPM Â
Seperti diketahui, beberapa kepala daerah tercatat mengajukan penambahan kuota bansos, termasuk BST kepada Mensos Juliari.
Saat bertemu dengan Mensos Juliari yang melakukan kunjungan kerja ke Jawa Tengah pekan lalu, misalnya, bupati Pemalang menyampaikan aspirasi menambah kuota penerima BST di wilayahnya.
Bupati Simalungun dalam kesempatan bertemu dengan Mensos Juliari saat melakukan kunjungan kerja juga mengaspirasikan hal yang sama.
BACA JUGA: Pemerintah Tambah Kuota Penerima Bansos untuk Pekerja, Nilainya Fantastis
Mensos Juliari mengatakan pada prinsipnya Kemensos siap mendukung permintaan dari berbagai daerah tersebut.
Pemintaan penambahan kuota baru ini akan diprioritaskan kepada daerah yang memang terbukti tinggi dalam merealisasikan bantuannya, di antaranya Kabupaten Pemalang dan Kabupaten Simalungun.
"Karena negara memang harus hadir di tengah masyarakat yang saat ini mengalami kesulitan akibat pandemi. Kami tunggu data penerima BST dari daerah. Saya harap mereka bisa merespons secepatnya," katanya.
Menurut dia, tugas menyalurkan bantuan untuk masyarakat terdampak pandemi tidak selamanya mudah.
Di antaranya karena dari kuota penerima yang diajukan pemda kepada Kemensos, tidak seluruh daerah sama kecepatannya dalam menyerap bantuan yang dialokasikan.
Dalam kunjungan pekan lalu, Mensos mengetahui bahwa Kabupaten Pemalang memasuki penyaluran BST tahap kesembilan.
"Kabupaten Pemalang termasuk yang cepat, mencapai 99 persen sampai pertengahan November," katanya.
Jadi, ujar Juliari, sangat tidak salah kalau bantuan untuk Pemalang ditambah.
Menurutnya pula, semua ini tergantung dari keaktifan kepala daerah dalam berkomunikasi dengan Kemensos.
"Saya kira ini patut diapresiasi," tegas Mensos Juliari.
Dirjen Penanganan Fakir Miskin Kemensos Asep Sasa Purnama menyatakan, kebijakan ini diambil untuk memperluas jangkauan BST bagi masyarakat yang selama ini belum menerima bantuan.
"Hal ini sejalan dengan arahan Presiden Joko Widodo agar negara hadir di tengah-tengah masyarakat yang terdampak pandemi, " katanya.
Di Kabupaten Pemalang tercatat sebanyak 38.952 KPM BST tersebar pada 14 kecamatan dengan nilai Rp 11.685.600.000 per bulan.
Di Kabupaten Pemalang terdapat 171.684 KPM Program Sembako/BPNT yang tersebar pada 14 kecamatan dengan nilai bantuan Rp 34.336.800.000 per bulan.
Pelaksanaan BST disalurkan oleh PT Pos Indonesia dan Himbara. Bantuan Pangan Non-Tunai Program Sembako oleh Himbara.
Mensos Juliari menyampaikan ucapan terima kasih kepada direksi PT Pos, bank-bank Himbara, pemerintah daerah, para pendamping, dan semua pihak yang membantu kelancaran pelaksanaan program. (rls/jpnn)
Video Terpopuler Hari ini:
Redaktur & Reporter : Boy