jpnn.com, JAKARTA - Pemerintah mengumumkan penyesuaian jumlah batas lebih bayar restitusi dipercepat pajak pertambahan nilai (PPN) bagi pengusaha kena pajak.
Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Kemenkeu Neilmaldrin Noor menerangkan aturan PPN teranyar itu berlaku bagi pengusaha kena pajak yang memenuhi persyaratan sebagai wajib pajak persyaratan tertentu.
BACA JUGA: Utak-atik Insentif Pajak 2022, Ini Sektor yang Bakal Kering dan Basah
"Dari Rp 1 miliar menjadi Rp 5 miliar," ujar Neilmaldrin dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Kamis (13/1).
Penyesuaian batasan tersebut didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 209/PMK.03/2021 tentang Perubahan Kedua atas PMK-39/PMK.03/2018 tentang Tata Cara Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak.
BACA JUGA: Bayar Pajak Motor Bisa dari Rumah, Begini Caranya
Neilmaldrin mengatakan penyesuaian batas restitusi PPN tersebut dilakukan untuk membantu likuiditas keuangan wajib pajak.
"Dengan penyesuaian jumlah batasan tersebut menjadi Rp5 miliar, maka lebih banyak pengusaha yang mendapat layanan ini. Kas dari restitusi dapat digunakan kembali oleh pelaku usaha untuk mengembangkan usahanya, sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi nasional," ungkapnya.
BACA JUGA: Baru 2 Hari, Sebegini Jumlah Pajak yang Terkumpul dari Tax Amnesty Jilid II
Selain itu, dalam peraturan Menteri Keuangan yang diundangkan pada 30 Desember 2021 tersebut, pemerintah mewajibkan wajib pajak yang telah ditetapkan sebagai wajib pajak kriteria tertentu untuk menyampaikan laporan keuangan dalam suatu tahun pajak.
Laporan tersebut harus diaudit oleh akuntan publik atau lembaga pengawas keuangan pemerintah dan kemudian memperoleh pendapat wajar tanpa pengecualian.
"Apabila tidak dipenuhi, pemerintah tidak dapat memberikan restitusi dipercepat (atau pengembalian pendahuluan) kepada wajib pajak dan penetapan sebagai wajib pajak kriteria tertentunya dicabut," tegas Neilmaldrin.
Hal tersebut, kata dia, untuk memberikan kepastian hukum dan keadilan kepada wajib pajak dalam melaksanakan administrasi perpajakan.
Neilmaldrin berharap pelayanan perpajakan yang setara (equal) baik dalam proses penetapan maupun pencabutan sebagai wajib pajak kriteria tertentu dapat terwujud.
"Penyesuaian kebijakan ini untuk menjamin kepatuhan wajib pajak kriteria tertentu dan menjamin bahwa wajib pajak memiliki kriteria yang layak selama mendapatkan layanan khusus berupa pengembalian pendahuluan tersebut," tegas Neilmaldrin. (mcr10/antara/jpnn)
Redaktur & Reporter : Elvi Robia