jpnn.com - jpnn.com - Sekolah yang akan melaksanakan ujian berbasis kertas bisa karena belum siap dengan ujian berbasis komputer (UBK), kini bisa bernapas lega.
Mereka tidak akan terbebani lagi naskah ujian yang kabarnya harus dicetak sendiri lantaran soal dikirim pusat dalam bentuk softcopy.
BACA JUGA: Pungutan Hukumnya Wajib, Sumbangan Sunah
Hal tersebut dijelaskan Kepala Bidang Pembinaan SMP Dinas Pendidikan (Dindik) Kabupaten Banyumas, Jateng, Dra Enas Hindasah, seperti diberitakan Radarmas (Jawa Pos Group).
Menurut Enas Hindasah, informasi terakhir yang diterimanya soal dicetak percetakan independent dengan penjagaan yang ketat dari pihak-pihak yang berwajib.
BACA JUGA: Target Sekolah Baru dan Guru Penerima TPG Meleset
"Jauh lebih aman dan terjamin dibandingkan sekolah yang harus mencetak sendiri," katanya.
Dengan adanya kepastian, pencetakan naskah ujian yang ditanggung pusat, memutus kekhawatiran soal ujian manual yang membebani sekolah.
BACA JUGA: Permendikbud 76 Larang Komite Sekolah Tarik Pungutan
Sementara terkait persiapan UBK, Enas Hindasah menjelaskan, saat ini dirinya masih terus melakukan pemetaan SMP-SMP mana saja yang bisa menggelar UBK, baik secara mandiri maupun harus menumpang ke sekolah-sekolah jenjang di atasnya.
"Masih cukup waktu sampai batas akhir tanggal 25 Januari nanti," jelas dia.
Disinggung mengenai simulasi UBK, dia mengaku belum ada informasi lebih lanjut mengenai hal tersebut.
Hanya Enas memastikan tanpa adanya instruksi simulasi dari pemerintah, SMP-SMP di Kabupaten Banyumas calon penyelenggara UBK tetap akan diimbau untuk menggelar simulasi sendiri agar para siswanya familiar dalam menggunakan komputer.
"Tahun ini persiapannya memang sedikit lebih mundur. POS UN sendiri sampai saat ini belum turun. Padahal tahun-tahun lalu, di bulan Januari persiapan UN sudah hampir mencapai 100 persen. Mungkin salah satu penyebabnya karena adanya perubahan Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK)," tutup Enas.
Sementara itu Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMP Negeri berkomitmen membantu sekolah swasta yang ingin melaksanakan UBK namun terkendala prasarana komputer.
Ketua MKKS SMP Negeri Kabupaten Banyumas, Drs M. Djohar MPd dmengatakan, sebagai Pengurus Daerah Muhammadiyah (PDM) Banyumas dirinya siap membantu SMP-SMP swasta yang belum memiliki sarana prasarana komputer yang cukup dan memadai dengan memberi rekomendasi agar sekolah-sekolah tersebut dapat melaksanakan UBK di SMK Muhammadiyah terdekat dari lokasi SMP swasta tersebut berada.
"Kalau tidak ya bisa juga ke SMK SMA negeri atau SMK SMA swasta lainnya. Saya rasa saat ini di setiap kecamatan sudah ada SMK dan SMAnya," katanya.
Djohar menjelaskan, untuk SMP Negeri 2 Purwokerto sendiri dapat melaksanakan UBK secara mandiri dengan mengupayakan bantuan dari berbagai sumber potensial mulai dari siswa kelas 7, 8, orangtua siswa hingga alumni-alumni SMP Negeri 2 Purwokerto yang telah berhasil.
"Siswa kelas 7 dan 8 saya libatkan agar dapat membantu kakak kelasnya. Dan bagi alumni yang telah berhasil, saya rasa membantu 1 unit komputer untuk kemajuan sekolahnya sendiri tidaklah terlalu berat," terang dia.
Mengenai ketersediaan daya listrik dan kelancaran jaringan internet selama pelaksanaan UBK, Djohar mengaku dari pengalaman-pengalaman sebelumnya menggelar UBK tidak pernah ada masalah yang berarti.
Hanya sebagai langkah antisipasi dirinya tetap akan menyewa genset walaupun pada akhirnya tidak digunakan.
"UBK ini sebenarnya arahnya untuk peningkatan integritas dan efisiensi biaya. Dengan UBK, siswa lebih fokus dalam menyelesaikan soal karena dalam satu halaman hanya memuat satu soal. Siswa juga dimudahkan ketika akan memperbaiki jawabannya karena mereka tidak perlu menghapus dan terhindar dari resiko ljk yang terlipat atau sobek," tutup Djohar.
PT PLN (Persero) Area Purwokerto menjamin pasokan listrik di seluruh sekolahan di wilayah Kabupaten Banyumas aman saat pelaksanaan UBK.
Termasuk seandainya diperlukan daya listrik tambahan untuk menopang komputer saat ujian tersebut.
Menurut Humas PLN Area Purwokerto, Tri Elok Pribadi, daya yang tersedia di PLN Area Purwokerto mencapai 450 MB (juta watt).
Dengan jumlah daya tersebut, dapat menampung seluruh pelanggan PLN yang ada, bahkan saat beban puncak sekalipun.
"Biasanya saat beban puncak (malam hari), pemakaian hanya 250 MB saja. Jadi dari jumlah daya yang tersedia, baru dipakai sekitar 60 persen," kata dia.
Ia mengatakan, sejauh ini memang ada beberapa sekolahan yang sudah mengusulkan adanya penambahan daya listrik. Namun penambahan daya tersebut, kata dia, sifatnya hanya sementara waktu, yakni pada saat UBK berlangsung.
"Kalau diminta kita siap memenuhi kebutuhan pelanggan. Ada mungkin satu atau dua sekolah yang minta penambahan daya, tapi biasanya itu kan tidak permanen. Hanya pada saat ujian berlangsung saja. Selain itu juga, ada beberapa sekolahan yang lebih memilih menggunakan genset daripada meminta penambahan daya kepada kami," jelasnya.
Lebih lanjut ia mengatakan, PT PLN (Persero) juga menjamin tidak ada pemadaman listrik pada saat ujian sekolah berlangsung.
Menurutnya, jaminan tersebut merupakan instruksi dari PLN pusat. Kendati demikian, ia juga berpesan agar pihak sekolah dapat mengantisipasi adanya pemadaman listrik.
Sebab, menurutnya adanya pemadaman listrik juga bisa saja disebabkan oleh bencana alam, seperti pohon tumbang dan cuaca buruk akibat hujan lebat.
"Instruksi dari pusat saat ujian memang tidak boleh ada pemadaman. Tetapi dari sekolahnya sendiri juga sebaiknya dapat mengantisipasi. Sebaiknya mereka juga menyediakan genset, tidak hanya mengandalkan PLN saja. Karena PLN walaupun menjanjikan tidak ada gangguan, tapi yang namanya musibah kan tidak bisa diprediksi, seperti pohon tumbang dan petir misalnya," terangnya.
Diketahui, PT PLN (Persero) Area Purwokerto membawahi tujuh rayon, diantaranya Rayon Purwokerto Kota, Banyumas, Ajibarang, Wangon, Purbalingga, Banjarnegara dan Rayon Wonosobo.
Bagaimana dengan jaringan internet? Kepala UPT Laboratorium Komputer Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer (STMIK) Amikom Purwokerto, Mohammad Imron M Kom mengatakan, saat ini di setiap daerah terpencil sudah dapat dirambah jaringan internet.
Hal itu juga ditunjang adanya program dari pemerintah Indonesia yang dicanangkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika Indonesia (Kemkominfo), berupa Internet Sehat dan Aman (INSAN).
"Di beberapa kecamatan sudah terpasang program INSAN ini, dan seharusnya di semua kecamatan juga terpasang supaya dapat mengakses internet secara sehat dan aman," katanya.
Sementara terkait peggunaan internet untuk UBK yang terkendala sinyal, menurut Imron dapat diantisipasi.
Salah satunya dengan menambah jaringan menggunakan penguat sinyal dengan antena atau alat bantu lainnya.
Meskipun diakuinya, untuk diaplikasikan tetap membutuhkan biaya. Sayang Imron tidak mengetahui pasti kisaran biaya yang dibutuhkan untuk penguatan jaringan tersebut.
"Intinya jaringan internet masuk desa tentu dapat diupayakan, tapi juga harus memperhatikan kekuatan sinyalnya. Diharapkan ada bantuan dari pihak terkait terutama jika digunakan untuk mengerjakan soal UNBK," ujar Imron.(ely/why/yda/acd)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Komite Sekolah Diawasi Secara Khusus
Redaktur & Reporter : Soetomo