KENDARI - Pakar Otonomi Daerah, Prof Dr Ir M Ryaas Rasyid, punya pandangan yang miris terkait mega proyek yang menjadi trend di sejumlah daerah di IndonesiaSaat tampil sebagai salah satu pemateri seminar nasional yang diselenggarakan Forum Rektor Indonesia kerjasama Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) di Auditorium Mokodompit, Universitas Haluoleo, Ryaas menegaskan bahwa seorang pemimpin daerah jangan prioritaskan proyek yang programnya terlalu ambisius.
Sebagai pemimpin daerah, kata dia, tanggung jawab seorang kepala daerah sepenuhnya pada kesejahteraan rakyat
BACA JUGA: Darmono Janji Tuntaskan Kasus Bupati Kolaka
Tidak perlu macam-macam, yang penting masyarakat sejahtera, itu sudah cukupBACA JUGA: Gempa Guncang Maluku Utara
Nanti kedodoran pembiayaannya, apalagi berdampak defisitnya anggaran dan belum tentu ada manfaatnya pada masyarakatAnggota Dewan Pertimbangan Presiden ini, menyontohkan ada satu kantor bupati di Kaltim yang ruang kerjanya dua kali ukuran ruang kerja Presiden RI
BACA JUGA: JK: KTI Lebih Maju dari Kawasan Barat
kantornya megah dan dibuat di kawasan yang lahannya luasAda pula mesjid yang telah menelan anggaran Rp 500 miliar"Sebenarnya, untuk apa buat kantor semegah itu, mesjid yang mewah, padahal di sekitarnya kemiskinan merajela, banyak anak-anak tidak mengecap pendidikan, masih banyak jalan-jalan yang rusak, jalan-jalan yang rusak pun tidak jarang dijumpaiBukan berarti mesjid tidak prioritas, tapi apakah itu menjadi program utama ditengah kemelataran masyarakatnyaTentu kesejahteraan masyarakatlah yang menjadi prioritas," ungkanya di hadapan para kepala daerah se Indonesi, yang hadir dalam seminar tersebut.
Jadilah kepala daerah yang memberikan kesejahteraan pada masyarakatnyaTidak perlu macam-macamPembangunan ekonomi dan sosial memang harus direncanakan berdasarkan prioritas, serapan dan pendanaannyaSeorang bupati, walikota dan gubernur harus menyampaikan apa adanyaJangan maunya disenangi terusSesekali dibenci demi kebaikan, tidak masalahHarus berani tidak populer, karena kalau populer terus tentu tidak akan memuskan semua pihakKepala daerah wajib kerja sesuai dengan keyakinan bahwa apa yang dilakukan bermanfaat bagi masyarakat.
"Dimaki-maki orang tidak masalah, karena ujung-ujungnya nanti dia akan berterimakasihDaripada dieluk-elukan sekarang, besok dia berani karena menyesal telah mendukung bupati, gubernur, walikota maupun presiden yang tidak bisa memenuhi harapan-harapan masyarakatnyaIntinya, otonomi daerah sepenuhnya untuk kesejahteraan dan kebahagiaan masyarakatSemakin bagus tingkat kesejahteraan maka semakin kuat NKRINKRI bukan diperkuat lewat pidato ataupun pencitraan, upacara, tapi dengan kesejahteraan rakyat, itu otomatisMenurut ilmu politik tidak ada orang yang memberontak kalau sejahteraPemberontakan ataupun revolusi hanya bisa bangkit dalam kesengsaraan," pungkas mantan Menteri Negara Otonomi Daerah Republik Indonesia ini.(lia/awa/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Pertahankan Lari-larian, Warga Kotabaru Gelar Kongres
Redaktur : Tim Redaksi