"Mekanisme untuk menjadi Ketua DPD PG di tingkat kota, kabupaten maupun provinsi kan sudah adaSaya mengecam mereka yang di daerah yang gampang terpengaruh untuk memberikan `pungli politik` kepada pihak yang mengatasnamakan DPP, siapa pun dia," kata Idrus Marham di Jakarta, Sabtu (21/2).
Wakil Ketua Komisi II DPR RI yang mantan Ketua Umum DPP Kominte Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) dan Ketua Badan Koordinasi Remaja Masjid Indonesia (BKRMI) ini mengharapkan, kader di daerah tidak mudah terpengaruh "iming-iming" apa pun, lalu memberikan uang kepada orang-orang yang mengatanamakan DPP.
Hal senada dinyatakan Wakil Sekjen DPP Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (AMPI) Victus Murin yang sangat menyesalkan munculnya sinyalemen adanya "pungli politik" oleh oknum fungsionaris partai, sebagaimana terjadi antara lain di Sulawesi Utara."Pungli politik itu amat memalukan bila dikaitkan dengan upaya PG dalam menguatkan pelembagaan demokrasi, karena partai hanya dijadikan sebagai tempat transaksi modal dan ekonomi demi keuntungan material semata," kata mantan Sekjen Presidium Pusat Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) ini.
Karena itu, untuk menjaga citra partai, DPP PG harus secepatnya melakukan investigasi dan menindak tegas pelakunya Victus Murin yang juga anggota Badan Informasi dan Komunikasi (BIK) DPP PG ini, mengingatkan, tindakan `pungli politik`, bila terbukti benar terjadi, dapat dikenai delik pidana pemerasan, penipuan serta pencemaran nama baik
BACA JUGA: Perlu Amandemen Konstitusi ke 5
"Karena itu, kami berharap PG secepatnya mengambil tindakan atas indikasi `pungli politik` dan pencatutan nama Jusuf Kalla tersebut," kata Victus MurinBACA JUGA: DPR Ragukan Sukhoi
BACA JUGA: Lautan Indonesia Kaya Mikroba
BACA ARTIKEL LAINNYA... Keluarga Ambil Barang Iskandar di Tahanan
Redaktur : Tim Redaksi