jpnn.com, JAKARTA - Kader muda Partai Golkar JS Simtupang menilai, kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar yang baru melanggar Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) partai.
Kepengurusan juga melanggar rekomendasi Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) 2017.
BACA JUGA: Airlangga Rangkap Jabatan, Jokowi Rendahkan Martabat Sendiri
"Harus dirombak lagi, kembalikan ke AD/ART. Jangan sesuka hati. Ini bukan partai milik pribadi yang buat sesuka hati," ujar JS di Jakarta, Selasa (23/1).
Menurut JS, rekomendasi Munaslub 2017 menyebutkan, Ketua Umum Airlangga Hartarto diberi kewenangan melakukan revitalisasi kepengurusan.
BACA JUGA: Jokowi Biarkan Airlangga Rangkap Jabatan Bisa Picu Cemburu
Namun yang terjadi, Airlangga justru melakukan restrukturisasi dengan merombak total hasil kepengurusan Munaslub 2016.
"Namanya revitalisasi itu mengganti yang malas datang rapat, tidak produktif untuk partai dan tersangkut kasus hukum. Tapi faktanya, ini malah rombak total. Nama yang tidak jelas latar belakang pun dimasukan jadi pengurus," ucapnya.
BACA JUGA: Bukan Ketua Harian Lagi, Nurdin Halid Diberi Tugas Khusus
Ketua DPP MKGR ini mengingatkan, Munslub 2017 tidak mengubah AD/ART partai. Artinya, AD/ART yang berlaku tetap mengacu ke hasil Munsalub 2016.
Dalam AD/RT hasil Munaslub 2016, Pasal 6 Ayat 1 mengatur susunan DPP terdiri atas ketua harian. Namun, dalam kepengurusan yang dibentuk Airlangga, jabatan itu dihilangkan.
Kemudian dalam pasal 12 menyebutkan, syarat-syarat menjadi pengurus yaitu memiliki prestasi, dedikasi, disiplin, loyalitas dan tidak tercela (PDLT).
Namun, kepengurusan yang baru, diduga disusun berdasarkan penilaian subjektif Airlangga.
"Selain melanggar AD/ART, saya melihat kepengurusan yang baru juga sarat nepotisme. Bagaimana mau meningkatkan elektabilitas Golkar kalau pengurusnya saja begini," ucap JS.
Pandangan senada juga dikemukakan kader muda Golkar lainnnya, Irwan. Dia menilai, kepengurusan yang disusun tidak mencerminkan prinsip-prinsip objektivitas. Terkesan lebih banyak karena pesanan sponsor dan kedekatan dengan Airlangga.
"Harus dirombak itu kepengurusan. Sudah jelas-jelas melanggar AD/ART," pungkas Irwan. (gir/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... PAN: Janji Tinggal Janji, Pak Jokowi Sendiri yang Melanggar
Redaktur & Reporter : Ken Girsang