jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi II DPR Herman Khaeron telah meminta KPU dan Bawaslu jangan diam terkait rencana para kepala desa melakukan silaturahmi nasional dengan Presiden Joko Widodo alias Jokowi, di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) pada 30 Maret mendatang.
"Ini sudah kami sampaikan dalam rapat dengan KPU, Bawaslu dan Kementerian Dalam Negeri, kemarin. Tentu Bawaslu tidak boleh diam," ucap Herman dikonfirmasi JPNN di Kompleks Parlemen, Rabu (20/3).
BACA JUGA: Ini Sinyal Darurat Untuk Jokowi
Menurutnya, dalam situasi politik dan sudah masuk tahapan kampanye terbuka, semua pihak harus menjaga kondusifitas yang ada. Termasuk para kandidat supaya menjaga tata aturan kepemiluan dan terutama aturan kampanye.
BACA JUGA: Tjahjo: Silatnas Kades dengan Jokowi Bukan Acara Kemendagri
BACA JUGA: Jokowi dan Romahurmuziy Ibarat Sejoli yang Sulit Dipisahkan
"Meski dikemas dalam sebuah acara kenegaraan, tapi juga unsur-unsur lain tidak dapat dipisahkan dari situasional yang ada," tegasnya.
Untuk itu, kata politikus Demokrat ini, pihaknya mengapresiasi jika KPU dan Bawaslu juga mengimbau kepada siapa pun, baik kubu Jokowi maupun Prabowo untuk tetap mengikuti tata peraturan kepemiluan.
BACA JUGA: Gerindra: Jokowi Game Over
"Saya tidak boleh berasumsi dengan itu (agenda terselubung). Tetapi sebaiknya kegiatan-kegiatan kenegaraan yang dilakukan secara massal, tentu bisa digeser setelah Pemilu saja,” tandasnya.(fat/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Fadli Zon: Elektabilitas Prabowo - Sandi Lewati Jokowi - Kiai Maruf, Tipis
Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam