Kadin Indonesia Timur Minta Pusat Tak Diskriminatif

JAKARTA — Pemerintah pusat telah menyusun program Koridor Ekonomi Indonesia (KEI) sebagai master plan percepatan pembangunan ekonomi Indonesia di masa mendatangNamun demikian, Kamar Dagang dan Industri (Kadin) se-Indonesia Timur mendesak pemerintah untuk tidak diskriminatif dalam melaksanakan pemerataan ekonomi melalui koridor itu

BACA JUGA: Kerugian Tangki BBM Cilacap Belum Dihitung

Ketua Kadin NTB,Bary Djadid kepada JPNN, Rabu (5/4) siang, menyatakan, pemerintah harus memberi ruang seluas mungkin bagi pengusaha lokal di daerah untuk mengembangkan sektor ekonomi daerah"Justru kita di daerah jangan diberi standar yang sama dengan pengusaha nasional dari Jakarta

BACA JUGA: Disiapkan, Single Tax untuk Industri Film

Ini kan namanya mengadu petinju amatir lawan Mike Tyson," ujar Bary Djadid.

Karena itulah, tambahnya, dalam Rapimnas Kadin yang berlangsung beberapa hari lalu di Jakarta, Kadin se-Indonesia Timur mendesak Kadin pusat untuk mengambil sikapSebab, dalam rangka penerapan koridor ekonomi itu pemerintah telah menunjuk sejumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan investor besar sebagai penggerak proyek

BACA JUGA: BPK Klaim Selamatkan Uang Negara Rp 1,9 T

Kadin di daerah dan para pengusaha kecil khawatir tidak akan bisa ikut bersaing jika pemerintah memberikan standard yang sama bagi pengusaha besar dan daerah untuk terlibat dalam koridor ekonomi itu"Jadi harus dilihat sesuai dengan kondisi daerah setempat, jangan kita disamaratakan, tentu masing-masing daerah memiliki potensi dan kondisi berbeda," tambahnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, pemerintah telah menyusun KEI guna mempercepat pembangunan daerahKoridor tersebut merupakan pengkelompokan lokasi pengembangan berdasarkan potensi yang dibagi menjadi tiga kelompok besarYaitu koridor pertama yang meliputi Sumatra dan Jawa.

Untuk Sumatra difokuskan pada sentra produksi dan pengolahan hasil bumi, serta lumbung energi bersamaSedangkan Jawa, difokuskan sebagai pendorong industri dan jasa nasional.

Koridor dua terdiri atas Koridor Kalimantan, Sulawesi dan Maluku UtaraUntuk Kalimantan diarahkan sebagai pusat produksi
dan pengolahan hasil tambang dan lumbung energiSelanjutnya, Sulawesi-Maluku Utara sebagai pusat produksi dan pengolahan hasil pertanian, perkebunan, serta perikananional.

Kelompok tiga meliputi Koridor Bali-Nusa Tenggara dan Papua MalukuBali-Nusa Tenggara difokuskan sebagai pintu gerbang pariwisata nasional dan pendukung panganSedangkan Papua-Maluku sebagai pengolahan sumber daya alam yang melimpah dan
sumber daya manusia.

Terdaat 26 BUMN yang telah menyatakan kesiapan sebagai investor dan penggerak oridor itu sekitar 26 yakniDi antaranya PT Pertamina, PT Perusahaan Listrik Negara (PLN), PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (Telkom), PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI), PT Bank Mandiri Tbk dan PT Pupuk Sriwijaya.

Selain itu terdapat juga PT Bank Negara Indonesia Tbk, Perum Bulog, PT Perusahaan Gas Negara Tbk, PT Garuda Indonesia Tbk, PT Krakatau Steel Tbk, PT Semen Gresik Tbk, PT Jamsostek  PT Taspen, PT Aneka Tambang Tbk, PT Timah Tbk dan PT Tambang Batu bara Bukit Asam Tbk.

Terakhir ada PT Bank Tabungan Negara Tbk, PT Perusahaan Pengelola Aset, PT Wijaya Karya Tbk, PT Adhi Karya Tbk, PT Perkebunan Nusantara (PTPN) III,  PTPN IV,  Perum Pegadaian.(zul/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Program Pemerintah Dinilai Masih Bermasalah