jpnn.com, JAKARTA - Kadin Indonesia beberapa hari lalu melakukan pertemuan dengan Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta.
Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Perhubungan Carmelita Hartoto menjelaskan, dalam pertemuan tersebut masing-masing sektor menyampaikan masukan terkait perkembangan kondisi ekonomi dan bisnis terkini.
BACA JUGA: Ini Bedanya Pertumbuhan Ekonomi Era SBY dengan Jokowi
Pada bidang perhubungan, Carmelita mengatakan, pihaknya menyampaikan beberapa isu yang menjadi sorotan pelaku usaha. Program tol laut diusulkan agar dioptimalkan dengan sinergi antara pelayaran BUMN dan swasta nasional.
Sinergi yang dibangun itu dengan pemanfaatan ruang muat pelayaran swasta nasional. Kapal-kapal tol laut milik BUMN tidak perlu mengambil muatan bahan pokok dari origin port seperti Tanjung Priok dan Tanjung Perak.
BACA JUGA: Eks Menkomaritim: Menteri yang Kinerjanya Loyo Layak Dicopot
"Dengan begitu akan terjadi penghematan anggaran subsidi tol laut bisa lebih dari 20 persen atau sekitar Rp 70 miliar. Program tol laut nantinya juga akan berjalan lebih optimal dan sukses. Dengan peran swasta yang lebih besar, kami mendukung Pak Jokowi agar program tol laut benar-benar berhasil," kata Carmelita.
Kadin juga mencatat beberapa rute dan pelabuhan tol laut yang yang bersinggungan dengan trayek yang telah dilayani pelayaran swasta nasional, seperti T4 - T11 - T12 dan T13, dengan pelabuhan seperti Bau Bau – Manokwari – Dobo - Merauke – Nabire – Serui – Biak - Fak Fak - Kaimana dan Timika.
BACA JUGA: Peluang Anies Saingi Jokowi Sangat Besar, Asalkan..
Selain itu, untuk meningkatkan pelayanan, pihaknya sedang mengembangkansystem e-booking atau booking online untuk memudahkan transparansi informasi, sekaligus memutus peran pihak ketiga sebagai perantara antara pemilik barang dan pelayaran yang dapat mengakibatkan biaya ekonomi tinggi.
Selain itu, Carmelita juga mengapreasiasi revisi PM Perhubungan No 26/2017 tentang Penyelenggaraan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek.
Kadin meminta agar Presiden mendukung aturan tersebut, mengingat para sopir taksionline juga menginginkan adanya aturan tarif dan kuota angkutan online untuk menjamin pendapatan mereka.
“Pada intinya harapan sopir online adalah peraturan mengenai kuota angkutan dan tarif ini dapat dijalankan karena bisa membantu menjamin pendapatan mereka untuk bisa membayar cicilan kendaraan yang dibeli dan pendapatan yang bisa dibawa pulang," tandasnya.
Pada pertemuan itu, Presiden Jokowi didampingi para Kabinet Kerja, seperti Menteri Koordinator bidang Kemaritiman Luhut Panjaitan, Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri BUMN Rini Soemarno, dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.
Tampak pula, Menteri PU dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Menteri ESDM Ignasius Jonan, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri, dan Direktur Jenderal Pajak Ken Dwijugiasteadi.(chi/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Tiga Tokoh Akan Dianugerahi Gelar Pahlawan Nasional
Redaktur & Reporter : Yessy