Bantuan diterima langsung oleh Ketua DPD RI, Irman Gusman disaksikan Wakil Ketua DPD Gusti Kanjeng Ratu Hemas dan dua Anggota DPD asal Sumbar masing-masing Emma Yahona dan dan Riza Falepi, di ruang delegasi Ketua DPD, komplek Parlemen, Senayan Jakarta, Selasa (27/10).
George T.K Li, dalam sambutannya mengharapkan bantuan sebesar US$70 ribu ini digunakan untuk membantu perlengkapan para pelajar di Sumatera Barat, terutama bagi pelajar yang daerahnya terkena gempa bumi
BACA JUGA: KPK Harus Buktikan Rekaman
"Kami melihat, sektor pendidikan sangat penting
BACA JUGA: Bupati dan Mantan Bupati Natuna Segera Diadili
Tidak baik jika para pelajar terlalu lama mengalami gangguan proses belajar-mengajar," kata George, selaku pimpinan delegasi Teto.Selain bantuan yang saat ini diserahkan, lanjut dia, beberapa waktu ke depan Teto juga merencanakan bantuan sedikitnya US$100 ribu kepada korban gempa Sumatera Barat
Dalam pertemuan yang berlangsung sekitar 45 menit tersebut, George juga menyampaikan adanya rencana bantuan dari pemerintahaan Taiwan yang akan dibawa menggunakan pesawat angkut militer Taiwan
BACA JUGA: Depnakertrans Urus Kepulangan Jenazah
"Saat ini Pemerintah Taiwan menunggu izin dari Pemerintah Indonesia agar pesawat angkut Militer Taiwan boleh memasuki wilayah Indonesia dengan misi kemanusiaanTentu akan lebih cepat prosesnya jika DPD bisa membantu meyakinkan Pemerintah Indonesia."Sementara itu, Ketua DPD RI Irman Gusman menyampaikan rasa terima kasih atas bantuan yang telah dan akan diberikan oleh pemerintah dan Kadin Taiwan mengingat bantuan itu pada dasarnya memang sangat diperlukan oleh masyarakat Sumbar.
"Demikian juga halnya dengan permintaan George, yang berharap bantuannya fokus digunakan untuk pendidikanPermintaan itu pasti akan kita kabulkan karena antara keinginan mereka dengan kita ternyata tidak ada bedanya, sebab Posko DPD sendiri juga berkosentrasi terhadap bantuan sektor pendidikan," ujar Irman Gusman.
Di tempat yang sama, penanggung jawab Posko DPD Gusti Kanjeng Ratu Hemas meminta DPD untuk segera memikirkan langkah-langkah apa yang bisa segera dibuat terkait dengan akan berakhirnya masa tanggap darurat 30 Oktober mendatang"Terhitung per 30 Oktober itu semua NGO (LSM) asing yang saat ini masih berada di tengah-tengah masyarakat korban bencana harus meninggalkan IndonesiaDi sisi lain, secara objektif masih banyak kerja kemanusiaan yang harus mereka lakukan untuk memulihkan kondisi masyarakat setempatKalau memang kita belum mampu mengambil-alih misi kemanusiaan mereka, karena ini terkait dengan keahlian, DPD perlu juga mempertimbangkan perpanjangan waktu untuk mereka tetap di Sumbar," saran Gusti Kanjeng Ratu Hemas.
Hal yang sama juga dikatakan oleh Anggota DPD asal Sumbar, Hj Emma YohanaMenurut dia, jika hanya menghandalkan kemampuan Satkorlak PB Sumbar sebagaimana yang disaksikan selama ini terlalu lama bagi masyarakat untuk bisa pulih dari traumatik yang dialaminya"Saya lihat kemampuan Satkorlak PB Sumbar sangat standarJangankan menangani traumatik, soal pendistribusian logisltik saja mereka sudah di protes masyarakat," tegas Emma.
Dia juga mempertanyakan realisasi bantuan pemerintah terhadap bencana alam Sumatera Barat tahun 2007"Hingga saat ini tidak jelas pertanggung-jawabannyaBelajar dari bencana alam Sumbar tahun 2007 yang telah memporak-porandakan Kabupaten Solok dan Tanahdatar, masyarakat agaknya terlalu sulit untuk percaya jika penanganan pasca-gempa 29 September 2009 ini sepenuhnya diserahkan ke pemerintah daerahSaya pikir perlu Tim Task Force yang dibentuk langsung oleh Presiden SBY," usulnya.
Selain itu, Emma Yohana juga mengkritisi Gubernur Sumbar, saat itu Gamawan Fauzi yang buru-buru menetapkan bencana gempa Sumbar sebagai bencana daerah"Melihat akibat dari gempa berkekuatan 6,9 SR dengan korban mencapai 117 orang dan kerugian material ditaksir mencapai Rp7 triliun di luar infrastruktur seperti jalan dan jembatan, sesungguhnya lebih tepat bencana ini dijadikan sebagai bencana nasionalKita tidak tahu apa alasan objektif Gamawan Fauzi mengatakan kejadian ini sebagai bencana daerah," tanya Emma(fas/JPNN)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Endin: PPP Tak Pilih Miranda
Redaktur : Tim Redaksi