Kadispendik Minta Pungutan Uang Komputer UNBK Jangan Jadi Beban

Rabu, 20 Maret 2019 – 17:06 WIB
UNBK SMP. Ilustrasi Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, GRESIK - Pungutan uang pengadaan komputer di SMAN 1 Kedamean, Gresik, Jatim masih menjadi rasan-rasan. Wali siswa mengaku keberatan, tetapi tidak berani bersuara. Di sisi lain, kepala sekolah memastikan semua wali murid sudah setuju. Tidak ada masalah.

Kepala SMA Negeri 1 Kedamean Ali Imron menegaskan, penarikan Rp 350 ribu untuk pengadaan komputer sudah dirapatkan dengan wali murid dan komite sekolah. Tidak ada yang keberatan.

BACA JUGA: Sekolah Diminta Tingkatkan Penjagaan Barang Inventaris Jelang UNBK

BACA JUGA : Jangan Takut Gangguan Teknis UNBK 2019

Menurut Ali, jika ada wali murid yang keberatan, sekolah bisa meringankan, bahkan membebaskan. Bisa juga ada subsidi silang. Dia berharap wali murid berkomunikasi lebih terbuka.

BACA JUGA: Lebih Enak Mana, USBN Pakai Laptop atau Smartphone?

Ali sebelumnya juga menyebutkan, komputer di sekolahnya hanya 85 unit. Jumlahnya kurang 68 unit lagi untuk melaksanakan USBN dan UNBK dua sesi. Dibutuhkan total 150 komputer. Sebab, jumlah siswa 285 anak.

BACA JUGA : Sekolah Diminta Tingkatkan Penjagaan Barang Inventaris Jelang UNBK

BACA JUGA: Politikus Senayan Puji USBN Berbasis Komputer dan Smartphone di Jatim

Syafaul Anam, kepala SMAN 1 Kedamean sebelumnya, mengatakan bahwa jumlah komputer di sekolahnya lebih dari 85 unit.

"Waktu saya tinggal, komputer lebih dari 100. Itu juga ada kiriman dari Genteng Kali (Dispendik Jatim) 5 buah," ungkapnya.

Untuk mengadakan dua sesi ujian, jumlah siswa dibagi dua. Untuk setiap sesi, komputer bisa digunakan 142 dan 143 anak.

Jika ada 100 komputer, kekurangan hanya 40-an unit. Sekolah-sekolah lain biasanya meminjam laptop siswa atau guru, tidak menarik pungutan dari wali murid.

Kepala Dinas Pendidikan Jatim Saiful Rachman mengatakan, pada dasarnya, iuran harus dibicarakan dengan wali murid. Jika orang tua sudah oke, tarikan atau iuran tidak jadi masalah.

"Kalau tidak oke, tidak usah dipaksa. Sifatnya imbauan, bukan kewajiban. Kalau kewajiban, jadi beban," katanya.

BACA JUGA : Pemda Alokasikan Rp 20 Miliar untuk UNBK

Dana bantuan operasional sekolah (BOS), lanjut Saiful, juga bisa membantu pemenuhan sarana dan prasarana sekolah. Saat ini Dispendik Jatim telah menganggarkan Rp 20 miliar untuk pengadaan komputer.

Yakni, Rp 10 miliar untuk SMA dan Rp 10 miliar untuk SMK. "Cuma, saya tidak tahu sekolahnya dapat atau tidak. Tapi, mestinya dapat," tuturnya.

Bantuan komputer tersebut diharapkan bisa menurunkan sesi ujian. Di tengah perkembangan teknologi informasi, Saiful yakin rata-rata sekolah sudah memiliki komputer.

Lagi pula, ujian juga tidak harus dilaksanakan dalam dua sesi. Tiga sesi pun tidak masalah. "Jadi, jangan sampai semuanya menjadi beban," ujarnya. (fit/puj/c20/roz/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Kejujuran Paling Penting Saat UNBK


Redaktur & Reporter : Natalia

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler