Kak Seto Ancam Pimpin People Power

Senin, 23 November 2009 – 21:25 WIB

JAKARTA - Ketua Ikatan Lulusan Universitas Indonesia (ILUNI) Seto Mulyadi menegaskan bahwa organisasi yang dipimpinnya siap mengerahkan sedikitnya 200 ribu anggotanya sebagai kekuatan rakyat (people power) guna mendukung penegakkan hukum, pemberantasan korupsi dan memperkuat institusi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)"Jumlah itu bisa dijadikan modal dasar sebagai gerakan rakyat (people power)," kata Seto Mulyadi, didampingi Chandra Motik, Heri Hernawan dan Budiarto Sambazy di press room DPR, Jakarta, (23/11).

Ditegaskannya, Iluni tak mau sekedar mode atau ikut-ikutan

BACA JUGA: SBY Mengaku Difitnah Kasus Century

Tapi ini sebagai bukti kepedulian Iluni yang tinggi
"Kita tak mau sekedar ikut-ikutan

BACA JUGA: Chandra Hamzah : Maksudnya Apa?

Apalagi saat negeri ini diacak-acak oleh kekuatan koruptor
Hal ini bisa berpengaruh pada jiwa anak-anak dan pemuda bangsa

BACA JUGA: Gagal Century, DPR Bubarkan Saja

Bagaimana masa depan akan indah kalau anak-anak melihat korupsiAda 200 ribu anggota ILUNI, dan ini menjadi symbol dari masyarakat," tambahnya.

Dia khawatir lamanya penanganan reformasi penegakkan hukum bisa membuat negara ini bubar"Oleh karena itu, kami akan terus gulirkan bola panas ini hingga negeri ini benar-benar bersihSejak dulu UI selalu jadi tolak ukur dan pegangan dari masyarakatSampai berjumpa di medan pertempuran selanjutnya," imbuh Kak Seto.

Sementara pengurus Iluni lainnya, Chandra Motik mengaku prihatin dengan lamanya penanganan kasus Bibit-ChandraKarena hal itu sangat melukai rasa keadilan masyarakat"Rasa keadilan masyarakat terlukai dalam proses penegakan hukum dan ada upaya pelemahan KPKKami prihatin menyaksikan praktik mafia hukum sebagaimana terungkap dalam persidangan MK," terangnya.

Chandra menambahkan, Iluni mendukung upaya penegakan hukum dan memperkuat peranan KPK dan juga mendukung langkah DPR dalam menjalankan hak angket selama dalam rangka menjalankan amanat konstitusi," kata Chandra Motik.

Iluni mendesak pemerintah bersikap terbuka dalam rangka koreksi atas sikap penegak hukumHak angket harus mendahulukan kepentingan rakyat"Tidak ada alasan bagi anggota DPR untuk tidak mendukung hak angket Bank CenturyKalau teryata hak angket gagal, maka kami khawatir rakyat akan mengambil mandat DPR," tuturnya.

Tidak ada alasan bagi Fraksi PD sebagai fraksi terbesar untuk tidak mendukung angketDPR harus mendengarkan suara rakyat dan jangan khianati suara rakyat yang diwakili"DPR, Kapolri,Jaksa Agung semuanya dibayar dengan uang rakyat," tandasnya

Dia katakan, Iluni mendukung munculnya gerakan-gerakan solidaritas dari berbagai elemen masyarakat termasuk generasi muda dan mahasiswa dalam upaya penegakan hukum yang adil"Setidaknya dalam pemberantasan korupsi yang efektif dan mempertahankan eksistensi KPK," imbuhnyaChandra juga mendesak Pemerintah untuk bersikap terbuka atas upaya koreksi terhadap kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh penegak hukum, termasuk menindak tegas pihak yang terbukti bersalah(fas/JPNN)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Presiden : Jangan Bawa ke Pengadilan


Redaktur : Soetomo

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler