jpnn.com - TARAKAN - Gubernur Kalimantan Utara Zainal Arifin Paliwang menyetujui usulan formasi seleksi calon aparatur sipil negara (CASN) 2024 yang segera diteruskan ke Badan Kepegawaian Negara (BKN).
Adapun jumlah yang diusulkan, yakni 1.403 formasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) dan 65 formasi calon pegawai negeri sipil (CPNS).
BACA JUGA: Alumni UGM Ini Sukses Raih Peringkat Pertama Seleksi CASN Kejaksaan
"Gubernur Kaltara telah menyetujui total usulan formasi untuk pengadaan CASN 2024. Sebanyak 1.403 formasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) dan 65 formasi untuk calon pegawai negeri sipil (CPNS)," kata Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pegawai Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kaltara Yusuf Suardi di Tanjung Selor, Bulungan, Jumat (2/2).
Setelah mendapat persetujuan gubernur, kata dia, pihaknya akan meneruskan usulan itu ke BKN, Jumat (2/2). Kemudian, proses selanjutnya, yakni menunggu persetujuan pusat serta jadwal tahapan seleksi.
BACA JUGA: Ada Hal Lebih Penting dari Kenaikan Gaji PNS & PPPK, Ingat Nasib Honorer PR1
“Jadwal seleksi nantinya akan dikeluarkan oleh BKN, termasuk untuk juknis pelaksanaan. Usulan formasi CASN utamanya PPPK tahun ini sesuai dengan database yang masuk di BKN,” ungkap Yusuf.
Disetujuinya usulan tersebut merupakan bukti komitmen Gubernur Zainal dalam menyelesaikan masalah honorer dan tenaga kerja kontrak. Semuanya diupayakan bisa terseleksi dan terangkat menjadi PPPK sesuai dengan kebijakan pemerintah pusat.
BACA JUGA: Rekrutmen CPNS dan PPPK 2024, Sebegini Usulan Formasi Pemkot Batam
Apalagi, usulan untuk posisi tersebut tak hanya sebatas tenaga kesehatan dan guru saja.
“Ada tenaga administrasi dan tenaga teknis lain, sesuai dengan kebutuhan kita dan database BKN. Terangkat tetap sesuai dengan ketentuan dan memenuhi kriteria yang dipersyaratkan. Misalnya, saja penilaian kinerja selama ini,” katanya.
Yusuf mengatakan gubernur Kaltara juga menekankan pentingnya evaluasi kompetensi dan kesungguhan etos kerja PTT dalam bekerja oleh masing-masing pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD).
Dia menjelaskan bahwa BKD telah memiliki data jumlah kebutuhan PPPK yang menjadi prioritas gubernur Kaltara sejumlah 1.403 orang.
Rekrutmen PPPK tersebut telah dimulai sejak 2021 sebanyak 3 orang, 2022 sejumlah 251, dan 2023 berjumlah 254. Semuanya terdiri dari formasi tenaga fungsional guru, tenaga kesehatan, dan tenaga teknis.
“PPPK ini selain program pemerintah pusat juga menjadi prioritas gubernur sejak awal. Rekrutmen PPPK sudah dimulai sejak 2021 lalu. Kalau CPNS masih kita petakan sembari melihat kemampuan daerah,” kata Yusuf. (antara/jpnn)
Redaktur & Reporter : M. Kusdharmadi