Kalteng Minta Moratorium PNS Ditunda

Selasa, 02 Agustus 2011 – 09:41 WIB
PALANGKARAYA– Wacana moratorium (penghentian sementara) penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS) mendapat reaksi beragam dari pemerintah kabupaten/kota di KaltengNamun sebagian besar daerah di Kalteng ramai-ramai meminta moratorium CPNS untuk Kalteng ditunda, khususnya untuk tahun ini.

Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kalteng, Siun Jarias tidak menampik hal itu

BACA JUGA: TKI Dipenjara sebelum Dideportasi

Menurut Siun, seluruh kabupaten/kota sudah mengajukan usulan penambahan penerimaan pegawai untuk tahun 2011/2012
Ditambah lagi, berdasarkan analisa kebutuhan pegawai, Kalteng dengan delapan daerah pemekaran baru, dan jumlah PNS sekitar 19 ribu PNS, masih tetap memerlukan ratusan tenaga pemerintahan yang baru atau CPNS baru

BACA JUGA: Ramadan, Raskin Dibagikan Dua Kali



Hal yang paling diperlukan sekarang ini adalah tenaga guru, kesehatan, dan tenaga di beberapa bidang lainnya
Sehingga, moratorium harus diartikan tetap memberikan kemungkinan kepada daerah yang betu-betul membutuhkan tenaga PNS

BACA JUGA: Sakit Jiwa, Anggota TNI Dipecat

Sebab, bisa menjadi masalah besar di daerah dalam peningkatan pelayanan.

Oleh karenanya, terkait dengan usulan penundaan ini, Sekda Kalteng meminta pemerintah pusat melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara, tetap meminta pertimbangan kepada daerah untuk memutuskan apa yang harus diambil.

Sedangkan mengenai kouta PNS untuk Kalteng, tidak jauh berbeda bila dibandingkan tahun sebelumnya“Pemprov sendiri mengusulan penerimaan sekitar 250-300 pegawai,” ungkapnya

Demikian juga halnya dengan beberapa kabupaten/kota, mungkin ada beberapa daerah yang mengusulkan dengan jumlah berbedaHal ini menyesuaikan dengan kebutuhan di masing-masing daerah berdasarkan data Pegawai.

Sebelumnya, di tempat terpisah, Wakil Gubernur Kalteng, Achmad Diran mengatakan rencana moratorium penerimaan CPNS ini masih digodok oleh pemerintah pusatPenggodokan ini untuk mendata daerah-daerah mana yang memiliki kelebihan pegawai dan daerah mana yang kekurangan

Jika ada daerah yang kurang, maka tidak perlu lagi mengangkat pegawai baru, tapi dipindahkan dari daerah yang kelebihan“Sekarang ini seluruh daerah di Indonesia diminta untuk menata, menghitung berapa kebutuhan pegawainyaKalau ada daerah yang kurang, sementara ada kabupaten lain yang lebih, maka dari daerah itu yang akan dipindahkan, bukan mengangkat pegawai baru,” jelas Diran

Dia meminta kepada bupati/wali kota untuk secepatnya mendata dan menghitung, sehingga akan diketahui jumlah riil pegawai yang ada di masing-masing daerah(dot)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Gunung Gamalama Waspada, BNPB Himbau Masyarakat Hati-hati


Redaktur : Tim Redaksi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler