Kaltim Minta Pusat Seriusi 'Carbon Trade'

JAKARTA - Pemprov Kaltim mendesak pemerintah pusat untuk serius menuntaskan aturan mengenai perdagangan karbon (carbon trade), sehingga upaya provinsi menjaga hutan lestari bisa mendapat hasil sepadan"Pemerintah pusat kami harapkan lebih serius dalam mengkaji aturan mengenai carbon trade," tegas Farid Wadjdy, Wakil Gubernur Kalimantan Timur, saat ditemui di Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta, Minggu (22/11).

Dijelaskan Farid, Kaltim sudah cukup membantu dalam menekan efek pemanasan global, dengan menjaga keberadaan hutan lindung yang lestari

BACA JUGA: Presiden Masih Pelajari Laporan Kapolri dan Jaksa Agung

Misalnya melalui keberadaan Taman Nasional Kayan Mentarang, Taman Nasional Kutai, serta Taman Hutan Raya Bukit SoehartoBelum lagi kawasan hutan lain yang masih dibiarkan utuh, di samping tetap ada yang dimanfaatkan untuk eksplorasi sumber daya alam.

Namun sejauh ini, kata Farid pula, Kaltim belum mendapatkan apa-apa dari upaya menjaga keberadaan hutan lestari itu

BACA JUGA: Besok 6 Ketua Lembaga Tinggi Negara Bertemu di DPD

Kecuali katanya, hanya sebatas penghargaan-penghargaan skala nasional dan internasionalSementara aturan carbon trade ini, menurutnya pula, sudah sangat internasional.

Masyarakat adat di Kaltim, kata Farid lagi, juga sudah memiliki kesadaran ikut menjaga keberadaan hutan

BACA JUGA: Tidak ada Evaluasi Daerah Pemekaran

"Pemerintah juga harus memberikan penghargaan kepada masyarakat pedalaman dan masyarakat adat, yang sudah menjaga alam secara turun-temurun dengan hukum adat," ujarnya.

Oleh karena itu, Farid berharap ada lembaga independen yang ditunjuk pemerintah pusat untuk mengatur masalah perdagangan karbon tersebut"Sehingga lembaga itu bisa menilai, seberapa besar yang akan didapat Kaltim dari hasil perdagangan karbon," sambungnya.

Farid pun mengakui, Kaltim tak sendiri dalam menjaga efek pemanasan global di tanah airMakanya katanya, sejumlah provinsi lain di Kalimantan, Sulawesi, Sumatera dan Papua, tentu juga perlu mendapat perhatian(eff/JPNN)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Mayoritas Pemekaran Dimotori Elit Lokal