jpnn.com - jpnn.com - Permintaan Presiden Ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono agar Polri menindaklanjuti isu penyadapan ilegal, tampaknya akan terhambat.
Kabagpenum Divisi Humas Polri Kombes Martinus Sitompul mengatakan, isu tersebut merupakan informasi yang sangat dangkal dan peristiwanya di bawah yurisdiksi pengadilan.
BACA JUGA: Tak Setuju Hak Angket, PKS Pilih Fokus ke Ahok
"Soal penyadapan yang diungkap dalam persidangan pun, kami tidak melihat ada kata-kata sadap. Namun, informasi yang ada tentu akan kami assessment," kata Martinus di Mabes Polri, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat (3/2).
Untuk mengawali penyelidikan, kata dia, Polri harus berangkat dari bukti. Dari situ, polisi bisa melakukan pengembangan dan melihat apakah benar ada penyadapan.
BACA JUGA: Komisi Intelijen DPR Yakin Penyadap SBY Bukan BIN
Selain minimnya bukti, Martinus menjelaskan, peristiwa terungkapnya percakapan antara SBY dan Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Ma'ruf Amin berada di ranah pengadilan.
Martinus menilai, akan terjadi benturan jika peristiwa tersebut ditindaklanjuti.
BACA JUGA: DPR Gulirkan Hak Angket Tentang Penyadapan
"Saat terjadi percakapan, tentu itu adalah dalam ranah kekuasaan kehakiman. Hakim lah yang memiliki kekuasaan untuk menilai pertanyaan-pertanyaan yang ada sebagaimana yang diatur dalam KUHAP," jelas dia.
"Hakim juga yang menentukan, apakah informasi yang disampaikan itu memiliki akurasi data yang baik atau tidak. Kalau misalnya tidak, maka dilakukan pemeriksaan dengan memerintahkan jaksa dan panitera," imbuhnya.
Terlepas dari itu, Martinus merahasiakan langkah yang akan ditempuh Polri.
"Bagaimana mencermati tentu itu bagian dari taktik dan teknik dari polisi. Tidak bisa kami sampaikan. Pada prinsipnya informasi-informasi yang beredar tentu kami cermati, kami simpan, dan kami assessment sampai valid harus memiliki A1. Itulah yang kami cermati," tegas Martinus. (Mg4/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Habib Novel: Keberpihakan Semakin Terlihat
Redaktur & Reporter : Fathan Sinaga