Kampanye Tak Boleh Ganggu Penyidikan Korupsi

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi tak mau penyidikan dugaan korupsi dermaga yang menyeret politisi Partai Amanat Nasional (PAN) Abdul Hadi Djamal terhalang jadwal kampanyeSebab, pekan ini, komisi mulai memeriksa sejumlah anggota DPR yang disebut-sebut Abdul Hadi terlibat dalam pembahasan dana stimulus sebesar Rp 12,2 triliun.
   
"Jadwal penyidikan tidak boleh terganggu dengan jadwal kampanye," kata Wakil ketua KPK Bibit Samad Riyanto, Selasa (24/03)

BACA JUGA: Penyusunan Undang-undang Tak Gratis

Proses penyidikan itu bisa terganggu manakala saksi yang telah dipanggil berada di luar kota
   
Selama ini, kata Bibit, apabila politikus yang menjadi saksi berhalangan hadir KPK akan melakukan pemanggilan ulang secara patut

BACA JUGA: Teroris Asal Singapura Dituntut 20 Tahun

"Ya, kami melakukan pemanggilan kesatu, kedua dan ketiga," jelasnya.
   
Hambatan penyidikan karena dalih kampanye itu terjadi saat KPK memanggil politisi Golkar Enggartiasto LukitoYang bersangkutan tidak bisa datang karena tengah berkampanye di Cirebon.
   
Komisi pekan ini juga menjadwalkan memeriksa politisi Partai Demokrat Jhony Allen Marbun sebagai saksi

BACA JUGA: Darmawati Kelelahan Jalani Pemeriksaan Maraton

Jhony disebut-sebut menerima aliran dana Rp 1 miliar dari HadiPria yang menjabat sebagai Wakil Ketua Panitia Anggaran itu juga turut hadir dalam rapat informal di Hotel Four Season (19/3) lalu
   
Sebelumnya Juru Bicara KPK Johan Budi SP mengungkapkan bahwa para politisi bisa dipanggil paksa apabila tidak menghadiri panggilan penyidik secara patutDimana tanpa alasan yang jelas mereka mengabaikan panggilan pertama, kedua"Panggilan ketiga sekaligus paksa bisa dilakukan di panggung kampanye," jelas Johan saat itu
   
Selasa (24/03), komisi kembali memeriksa Abdul Hadi Djamal dan PNS Dephub Darmawati DarehoHadi juga menyindir  koleganya yang mengetahui kasus itu  namun saat ini justru sibuk berkampanye di lapangan"Biarkan saja mereka berkampanye, tapi saya masih di sini (KPK)," ungkapnya
    
Usai pemeriksaan, Hadi kembali menyebut Kepala Badan Kebijakan Fiskal Anggito AbimanyuDia diminta untuk membeberkan soal pentingnya dana stimulus bagi panitia anggaran"Kalau soal itu tanya Pak Anggito sajaDia pemerintah," jelasnya.
   
Dia menegaskan bahwa  rapat yang digelar di Four Season bersama sejumlah koleganya itu termasuk rapat yang harus dihentikan
   
Namun nyanyian sumbang Hadi terkait perilaku koleganya itu perlahan melebar kemana-manaKali ini, Hadi meminta penelusuran terhadap usulan anggaran dana stimulus ituSalah satunya, yang ada di Komisi V"Ini juga perlu ditelusuri, usulan pertama Dephub dengan Departemen Pekerjaan Umum harus sesuai dengan MenkoNamun kenyataannya hasil terakhirnya beda sekali," jelasnya
   
Dia mencontohkan adanya perubahan yang amat siginifikan dalam penganggaran kereta api."Awalnya yang diusulkan Rp 800 miliar tapi kenyataannya justru amat merosot menjadi Rp 300 miliar," terangnya(git)

BACA ARTIKEL LAINNYA... CPNS Lulusan SMA Hanya Untuk Daerah Pemekaran