Menteri Utama Colin Barnett didesak oleh para pejabat di jajarannya untuk mempertahankan kantor dagang Australia Barat di Indonesia.

Delegasi tingkat tinggi, termasuk anggota Parlemen dari partai liberal, akan bertolak ke Indonesia pada bulan November nanti dengan misi pencarian fakta, dalam upaya untuk meyakinkan pemerintah negara bagian agar membatalkan keputusan menutup kantor dagang tersebut, akhir tahun ini.

BACA JUGA: Temukan Suasana Alam Bebas Afrika Di Kebun Binatang Werribee

Anggota Parlemen, Brian Ellis, mengatakan, perjalanan itu dilakukan untuk mencari data pelengkap mengapa kantor dagang tersebut harus tetap dibuka.

BACA JUGA: Penderita Kanker di Australia Dapat Otot Pengganti Lutut Tiga Dimensi

Anggota delegasi lainnya termasuk Nigel Hallett dan Phil Edman, serta Ketua Dewan Bisnis Australia-Indonesia cabang Australia Barat, yakni Phil Turtle.

Kelompok ini akan bertemu pebisnis senior dan mitra dagang, termasuk perwakilan dari Kamar Dagang dan Industri Indonesia atau KADIN.

BACA JUGA: Makanan Cepat Saji Diantar Ratusan Kilometer ke Pedalaman Australia

Departemen Pembangunan Negara Bagian, yang berada di bawah Menteri Colin, telah mengumumkan rencana mereka untuk menutup kantor dagang di Jakarta.

Kantor ini telah menjadi penghubung dengan para pebisnis Indonesia, mendorong peluang dagang dan ekspor bagi Australia Barat.

Indonesia adalah pelanggan ternak sapi dan gandum terbesar dari Australia Barat dan banyak pelaku bisnis di negara bagian ini yakin bahwa ada peluang lain di bidang pendidikan, kesehatan, dan keuangan.

Penutupan akan mematikan peluang bisnis bagi Australia Barat

Pemerintah negara bagian bersikukuh bahwa pihaknya akan tetap memiliki perwakilan penuh di Indonesia, dan tengan menimbang untuk menempatkan pejabat perdagangan Australia Barat di kantor Komisi Perdagangan Australia (Austrade), yang bertempat di Kedutaan Besar Australia, Jakarta.

Namun beberapa anggota Parlemen meyakini bahwa hal tersebut tak cukup, karena perwakilan Australia Barat akan ditempatkan di kantor yang sama dengan perwakilan negara bagian lain.

Mereka percaya bahwa Australia Barat membutuhkan kantor sendiri dan komisaris dagang untuk memastikan bahwa negara bagian ini mampu bersaing ketat dengan negara bagian lain.

Anggota Parlemen Brian Ellis mengatakan, penutupan kantor dagang ini akan menutup peluang bisnis bagi Australia Barat.

“Jika anda punya tetangga hebat di depan pintu anda dengan penduduk 240 juta, kenapa anda tak punya kantor dagang sendiri dan unggul dalam persaingan?,” utaranya.

Ia menerangkan lebih lanjut, “Saya berbicara dengan seseorang yang menyebut bahwa negara bagian Victoria memiliki 8 perwakilan di Indonesia, 4 di Jawa dan 4 di Jakarta, jadi jika negara bagian lain berpikir ini adalah sebuah peluang, mengapa kita justru menutup kantor kita sendiri?.”

Anggota Dewan ini mengungkapkan bahwa ia sangat berharap agar bisa meyakinkan koleganya di pemerintah negara bagian, untuk membatalkan keputusan mereka.

“Saya ingin pergi dan melihat sendiri serta memiliki argumen kuat mengapa kantor ini tetap harus dibuka,” tegasnya.

Ketika berita mengenai penutupan kantor dagang Australia Barat pertama kali terdengar bulan lalu, Menteri Pertanian, Ken Baston, mengatakan, hal yang masuk akal untuk menempatkan pejabat dagang di kantor Austrade. Namun hari ini Menteri Colin menegaskan belum ada keputusan apapun yang diambil.

“Kami tak akan pernah menutup perwakilan kami di Jakarta, tapi kami tengah mencari cara terbaik,” jelasnya.

Ia menyambung, “Saya percaya adanya konsensus umum bahwa sistem yang berlaku saat ini tidak bekerja sebaik mungkin, ini bukan bermaksud untuk mengkritik pejabat manapun, tetapi kita tidak terhubung dengan Indonesia pada pemerintahan dan sektor bisnis tingkat tinggi, seperti pos lain milik Australia Barat di luar negeri.”

BACA ARTIKEL LAINNYA... Australia Kucurkan Dana Untuk Penelitian Bantu Gangguan Pendengaran