jpnn.com - LEMAHWUNGKUK - Kantor Pos Cirebon memastikan belum mendistribusikan kartu sakti Jokowi-JK sebagai salah satu kompensasi kenaikan BBM. Pembagian kompensasi ini sebenarnya mirip dengan pembagian bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM) yang pernah dilakukan sebelumnya.
Manager Audit Kantor Pos Cirebon Bambang Wijanarko mengaku hingga kini pihaknya masih menunggu datangnya kartu tersebut dari pusat.
BACA JUGA: Polisi Gelar Rekonstruksi Pemukulan Imron
“Kita sifatnya masih menunggu, sambil menunggu kita sudah berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan dinas sosial setempat, terutama membicarakan mengenai masalah data, keamanan supaya tidak terjadi gejolak di masyarakat,” ujarnya dilansir Radar Cirebon (Grup JPNN.com), Kamis (20/11).
Bambang mengaku, pihaknya belum menerima sosialisasi mengenai pembagian kartu sakti tersebut. Hanya saja untuk data kota dan kabupaten sebagain sudah ada yang masuk.
BACA JUGA: Terseret Kasus Korupsi, Pejabat Jambi Dituntut 2 Tahun Bui
“Data ini masih menggunakan data yang lama. Untuk data penerima di kota sudah masuk semua, tapi untuk kabupaten baru sebagian,” terangnya.
Sehingga pihaknya juga menunggu pengiriman data selesai seluruhnya. Hal ini agar tidak ada kecemburuan di tengah masyarakat. Apalagi untuk masyarakat kota dan kabupaten cirebon. Pihaknya berjanji akan segera membagikan jikalau data dan kartu tersebut sudah ada di Kantor Pos.
BACA JUGA: Jaksa Tuntut Bandar Sabu Hongkong 16 Tahun Penjara
“Sampai saat ini masih belum fix semuanya, kita akan upayakan pembagian di kota atau Kabupaten Cirebon secara bersamaan. Pokoknya masyarakat jangan khawatir, dan sabar menunggu,” ucapnya lagi.
Setelah data dan kartu ada, baru bisa menyusun jadwal pembagian kartu dan pembayaran kompensasi. Tak kalah penting, pihaknya juga akan menyebarkan surat edaran kepada kelurahan dan kecamatan untuk membantu sosialisasi pembagian tersebut.
Mekanisme pengambilan sendiri, kata dia, dengan cara membawa kartu perlindungan sosial (KPS) dan kartu identitas di Kantor Pos yang telah ditunjuk.
“Pembagian tidak semua di kantor pos, hanya kantor pos tertentu saja. Nanti untuk tempat pembagian kita juga masih akan diskusikan, apakah masih di kantor pos atau lapangan terbuka. Kita terus berkoodinasi dengan pemerintah daerah setempat,” tukasnya.
Masyarakat yang membawa KPS dan kartu identitas itu bisa menggantinya dengan paket yang terdiri dari KKS, KIP dan KIS. Setelah mendapatkan itu, baru masyarakat bisa mencairkan bantuan.
“Saya harap masyarakat bersabar, Insya Allah kita upayakan tidak lewat sampai bulan November. Paling kita bagikan bertahap supaya tidak menumpuk, dua minggu juga sudah selesai,” katanya.
Diakuinya, data penerima PSKS berupa KIP, KIS dan KKS ini masih mengggunakan data lama. Untuk masyarakat Kota Cirebon diperkirakan ada 17.000 lebih penerima. Sedangkan untuk masyarakat Kabupaten Cirebon ada sebanyak 191 ribu jiwa.
Selain pencairan di kantor pos, bantuan juga disalurkan melalui Mandiri e-cash. Rinciannya se-Indonesia ada sebanyak 14 juta lebih yang disalurkan melalui kantor pos, sedangkan untuk e-cash Mandiri 1,3 juta penerima.
“Kita hanya bertugas menyalurkan, jadi untuk data ini berasal dari pusat melalui Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K),” pungkasnya.(jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Usai Minum Es Cincau, Tewas Tertabrak Komuter
Redaktur : Tim Redaksi