jpnn.com, JAKARTA - Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti ketegasan pemerintah menyikapi maraknya kapal Tiongkok yang berkeliaran di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia, tepatnya di Laut Natuna Utara.
Dia mengingatkan pemerintah untuk serius menangani pelanggaran kedaulatan negara tersebut.
BACA JUGA: 4 Hal Penting Jadi Pertimbangan Presiden Dalam Menunjuk Calon Panglima TNI
"Pemerintah tidak bisa berdiam diri saat negara lain memasuki wilayah NKRI tanpa izin."
"Indonesia harus mampu menjaga kedaulatan, karena ini menyangkut harga diri bangsa, apalagi nelayan kita, sebagai rakyat Indonesia dibuat takut oleh mereka," ujar Puan dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (16/9).
BACA JUGA: Soroti Wacana Duet Anies-Sandiaga, Presiden PKS Pakai Kata Keniscayaan
Menurut Puan, bukan kali ini saja kapal Tiongkok memasuki perairan Natuna.
Karena itu dia meminta pemerintah segera menyatakan sikap kepada negara tersebut untuk tidak mengganggu kedaulatan Indonesia.
BACA JUGA: Junimart Girsang Usul Kampanye Pilpres 3 Bulan, Pilkada 45 Hari
"Presiden Joko Widodo pernah terjun langsung ke perairan Natuna sebagai sinyal kepada Tiongkok bahwa kedaulatan Indonesia tidak bisa diganggu."
"Langkah tersebut kita apresiasi, pemerintah perlu menyampaikan kembali nota protes kepada Tiongkok," katanya.
Menurut dia, pemerintah Indonesia juga perlu menanyakan kepada pemerintah Tiongkok terkait maksud mengirim kapal perang ke perairan Indonesia.
Tiongkok juga diketahui mengirimkan kapal survei yang dibayangi oleh kapal coast guard.
"Apalagi akibat Tiongkok mengirimkan kapal perang ke perairan Natuna, masyarakat nelayan jadi takut melaut. Maka harus ada upaya tegas untuk mengusir kapal-kapal Tiongkok dari wilayah Indonesia," katanya.
Menurut Puan, Badan Keamanan Laut (Bakamla) beberapa waktu lalu melaporkan ada ribuan kapal asing berada di Laut Natuna Utar.
Bukan hanya kapal coast guard dan kapal perang Tiongkok, tetapi juga kapal-kapal Vietnam yang berusaha mengambil ikan dari perairan Indonesia.
Menurut dia, harus ada komitmen serius dari pemerintah untuk mengatasi persoalan tersebut karena tidak bisa main-main dengan masalah kedaulatan negara.
"Diperlukan perbaikan pertahanan negara di wilayah perairan Natuna yang terus bermasalah buntut Konflik Laut China Selatan," ucapnya.
Puan menilai perairan Natuna juga mengandung sumber daya alam yang harus dipertahankan demi kesejahteraan rakyat Indonesia, terlebih yang bermukim di sekitar wilayah tersebut.
Karena itu menurut dia, pemerintah harus maksimal menjaga kekayaan alam Indonesia tersebut.
Dia juga mengingatkan jajaran penjaga laut Indonesia, termasuk TNI AL untuk memastikan keamanan bagi masyarakat Indonesia saat melaut di perairan Natuna.(Antara/jpnn)
Redaktur & Reporter : Ken Girsang