jpnn.com - JAKARTA – Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Barat Brigadir Jenderal Musyafak tidak main-main dengan komitmen menjalankan arahan Kapolri Jenderal Badrodin Haiti. Dia siap melibas habis pengusaha-pengusaha nakal yang diduga masih kerap beraktivitas di Bumi Khatulistiwa. Mantan Kapolda Jambi ini menegaskan, tidak akan membiarkan pengusaha nakal berbuat seenaknya melawan hukum.
“Kita lihat, kalau memang melakukan pelanggaran, kami tindak. Kami tidak akan memberikan kesempatan untuk mereka seenaknya," kata Musyafak kepada JPNN usai dilantik Kapolri menjadi Kapolda Kalbar di Mabes Polri, Selasa (31/5).
BACA JUGA: Bung Karno dan Kesunyian di ‘Penjara Kecil’ Itu
Alumnus Akademi Kepolisian 1984 ini tidak akan membiarkan aturan dilanggar. Dalam penegakan hukum, Musyafak juga akan tetap berpedoman kepada aturan yang berlaku. "Yang jelas aturan kami pegang," ujar mantan Wakil Kapolda Jawa Tengah, itu.
Musyafak juga tetap memerhatikan kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat di Kalbar sebagai wilayah yang berbatasan langsung dengan Malaysia. Dia yakin, Kapolda sebelumnya sudah melaksanakan program-program mengatasi persoalan perbatasan. Dia juga akan mempelajari karakteristik wilayah. Termasuk karakteristik masyarakat maupun potensi daerah di Kalbar. Musyafak juga akan melihat program lama yang sudah dilakukan Arief. Jika program itu baik, maka akan ditindaklanjuti.
BACA JUGA: Sebaiknya Anggaran RRI dan TVRI Lepas dari Kemenkominfo
"Saya akan berikan yang terbaik untuk masyarakat Kalbar," kata dia.
Musyafak dilantik menggantikan Brigjen Arief Sulistyanto. Pergantian itu tertuang dalam Surat Telegram Kapolri nomor: ST/1314/V/2016 tanggal 27 Mei 2016. Arief selanjutnya akan bertugas sebagai Staf Ahli Manajemen Kapolri. Alumnus Akpol 1987 itu akan mendapatkan promosi pangkat Inspektur Jenderal atau bintang dua. Selain Kapolda Kalbar, Kapolri juga melantik sejumlah perwira tinggi lainnya. Brigjen Yazid Fanani yang sebelumnya menjabat Direktur Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri menjadi Kapolda Jambi menggantikan Musyafak. (boy/jpnn)
BACA JUGA: Komisi II Siap Bawa Revisi UU Pilkada ke Sidang Paripurna
BACA ARTIKEL LAINNYA... Pensiun Dini PNS di Atas 50 Tahun
Redaktur : Tim Redaksi