Kapolri Baru Harus Bantu Presiden Membawa Negara Keluar dari Masalah SARA

Rabu, 13 Januari 2021 – 21:17 WIB
Pengamat kebijakan publik Djuni Thamrin. Foto: dok Pribadi.

jpnn.com, JAKARTA - Pengamat kebijakan publik Djuni Thamrin mengatakan publik menaruh harapan besar kepada calon kapolri yang baru dalam mewujudkan keamanan dan ketentraman hidup berbangsa dan bernegara yang bebas dari persoalan SARA.

Djuni mengingatkan bahwa kepolisian ke depan harus mampu menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat dengan pendekatan profesional, beretika, mengayomi dan berintegritas.

BACA JUGA: Sah, Komjen Listyo Sigit Prabowo Calon Kapolri Pilihan Jokowi

"Indonesia bukan negara agama, tetapi negara beragama. Sehingga yang penting adalah menjaga agar kehidupan warga yang beragama dapat harmonis, saling menghormati dan menghargai," ucap Djuni dalam keterangannya kepada jpnn.com, Rabu (13/1).

Diketahui, Presiden Jokowi sudah menyerahkan nama Kabareskrim Listyo Sigit Prabowo sebagai calon tunggal Kapolri ke DPR pada hari ini. Djuni pun menilai jenderal bintang tiga pilihan Jokowi itu sudah pasti kredibel.

BACA JUGA: Irjen Rikwanto: Kalau Masih Membandel, Jangan Salahkan Aparat Bertindak Lebih Keras

"Kita perlu kawal kebijakan Presiden agar kerja kepolisian menjadi optimal dan Indonesia dapat menjadi negara besar dan berwibawa di Asia," ucap kepala Lembaga Penelitian, Pengabdian pada Masyarakat dan Publikasi Universitas Bhayangkara Jakarta Raya ini.

Dia mengatakan bahwa Korps Bhayangkara membutuhkan sosok pemimpin yang dapat menyelesaikan semua potensi ancaman keamanan dengan mengoptimalkan segenap keahlian dan dukungan ilmu pengetahuan.

BACA JUGA: Kesaksian Tim Penyelam saat Mencari Kotak Hitam Sriwijaya Air SJ-182, Mereka Melihat...

"Kapolri yang profesional yang mempunyai track record yang baik sangat diperlukan untuk membantu Presiden Jokowi membangun dan membawa negara ini keluar dari ancaman disintegrasi akibat potensi konflik SARA," sebut Djuni.

Selain itu, dia berharap kapolri yang baru nanti harus bisa menjaga netralitas dan profesional, serta tidak boleh memihak pada mayoritas dan harus melindungi minoritas.

Terpenting lagi, seorang kapolri harus dapat membawa institusi kepolisian menyongsong era kompetisi global dengan memacu semua anggota Polri menguasai ilmu, teknologi dan seluruh alat bantu yang dapat mencegah terjadinya tindak kriminalitas yang semakin rumit.

"Persaingan teknologi dan ancaman pandemi Covid-19 tidak dapat didekati lagi dengan pertimbangan lama yakni status sosial, keterwakilan demografis dan mayoritas etnik/agama apalagi orientasi politik," tambah Djuni Thamrin.(fat/jpnn)

Jangan Sampai Ketinggalan Video Pilihan Redaksi ini:


Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler