jpnn.com - JAKARTA - Kapolri Jenderal Polisi Sutarman sudah mengambil ancang-ancang mengajukan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Polri jika kekurangan anggaran pengamanan Pemilihan Umum (Pemilu) minimal tidak disetujui oleh Kementerian Keuangan.
Kerelaan Polri ini ditempuh lantaran kebutuhan dana pengamanan Pemilu sebesar Rp 3,5 Triliun tak direspon Kementerian Keuangan. Polri hanya diberi anggaran pengamanan Rp 1 triliun, sementara biaya pengamanan minimal Rp 1,6 triliun. Sehingga ada kekurangan Rp 600 miliar.
BACA JUGA: Jadi Tidaknya Pencapresan SDA Tergantung Mukernas
Dikatakan Kapolri di sela-sela rapat kerja dengan Komisi III DPR RI, Rabu (29/1), Kors Bhayangkara itu mendapat DIPA Rp 44 Triliun tahun 2014 untuk menjalankan seluruh program yang telah disusun sedemikian rupa. Nah, Polri akan mengalihkan program setara Rp 600 miliar untuk pengamanan Pemilu.
"Kita ambil dari anggaran kita yang lain. Polri punya anggaran Rp 44 Triliun, ya Rp 600 miliar itu diambilkan dari mana, kita alihkan, kita revisi DIPAnya, program yang (senilai) Rp600 miliar itu tidak dijalankan," kata Sutarman.
BACA JUGA: Banyak Mahasiswa Ikut Nyaleg
Pihaknya sudah memprediksi kebutuhan biaya minimal agar Polri bisa mengamankan tahapan Pemilu. Kebutuhan Rp 1,6 triliun itu di luar anggaran untuk Linmas. Sebab, hasil koordinasi Polri-KPU, Linmas akan dibiayai oleh KPU.
"Linmas kita sudah koordinasi dengan KPU, dibiayai KPU. Jadi anggaran yang bisa dialihkan oleh kita dialihkan, direvisi. Kita lebih mementingkan pengamanan pemilunya," ujar Sutarman.
BACA JUGA: Anggota DPR Sibuk Kampanye, RUU Pemekaran Ngadat
Saat Raker dengan Komisi III itu, Sutarman juga curhat kepada wakil wakyat terkait belum terealisasinya biaya pengamanan Pemilu yang dibutuhkan Polri. Sutarman mengaku was-was karena anggaran minimum Rp 1,6 triliun untuk pengamanan pemilu belum cair. "Semoga anggaran cepat masuk DIPA, kita lebih tenang," ujar Sutarman.
Anggaran yang dibutuhkan Polri ini akan digunakan untuk mengamankan ratusan ribu Tempat Pemungutan Suara (TPS) diseluruh wilayah Indonesia melalui Operasi Mantap Brata 2014 yang akan dijalankan selama 224 hari.(Fat/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Loloskan Caleg PNS, KIP Gayo Lues Diadukan ke DKPP
Redaktur : Tim Redaksi