Karhutla Merajalela di Kalbar, ke Mana Sekda dan Gubernur?

Senin, 20 Agustus 2018 – 18:00 WIB
Kebakaran hutan di Kalimantan. Foto: Istimewa

jpnn.com, PONTIANAK - Di antara lima provinsi yang telah ditetapkan status darurat, saat ini Kalimantan Barat menjadi penyumbang titik api atau hotspot terbesar di Indonesia.

Tercatat lebih dari 1.000 titik api 'menyerbu' kota Pontianak dan sekitarnya. Banyaknya titik api yang mengganggu aktivitas masyarakat ini, juga ramai dibicarakan di lini massa media sosial.

BACA JUGA: Karhutla di Kalbar Terjadi Akibat Gawai Serentak

Masyarakat mulai merasa gerah, karena dua tahun lebih sejak kebakaran dahsyat 2015 lalu, karhutla di Kalbar sudah berhasil ditangani dengan baik. Namun, kali ini titik api mulai menyerbu kembali.

''Hanya Kalbar yang jumlah titik apinya besar. Pemimpin di daerah ini serius gak sih mengurus kebakaran hutan dan lahan, atau jangan-jangan dibiarkan?,'' tulis akun Raja Putra di Twitter pada Senin (20/8).

BACA JUGA: Karhutla Kalbar, Jarak Pandang Sudah Batas Aman

Aku ini pun menyinggung soal 'keunikan' Kalbar, karena satu-satunya provinsi yang ketua satgas penanggulangan karhutla-nya diketuai oleh Sekda. Sementara di provinsi lainnya ketua satgas karhutla dikendalikan oleh Danrem.

''Apa Pak Sekda dan Gubernur serius mengurus titik api di Kalbar ini?,'' tambahnya seraya membuat tagar #Gubernurpadamkanapi #SekdaPadamkanapi.

BACA JUGA: Jelang Asian Games, Cegah HP Kemampo dari Kahurtla

Sementara itu, ahli kebakaran hutan dan lahan dari Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor (IPB) Bambang Hero Saharjo menduga kuat karhutla di Kalbar terjadi akibat pembakaran serentak.

Api sulit ditangani maksimal, karena masyarakat petani membakar di lahan gambut yang tidak begitu luas, tapi berada di banyak lokasi dalam waktu secara bersamaan.

Lonjakan drastis karhutla seperti yang terjadi di Kalbar, membutuhkan perhatian serius dari Kepala daerah setempat. Iapun mengaitkan kondisi karhutla di Kalbar saat ini, dengan prosesi Pilkada yang baru saja usai.

''Di Kalbar terjadi proses pergantian kepemimpinan yang dimenangkan oleh calon baru. Sehingga tidak sedikit yang berpendapat bahwa seolah-olah kepala daerah yang sekarang ini seperti tidak terlalu optimal untuk mengambil tindakan yang lebih serius seperti sebelum-sebelumnya , dan menganggap bahwa ini merupakan pekerjaan rumah bagi kepala daerah yang baru saja,'' kata Bambang.

Hal tersebut tentunya sangat disayangkan bilamana benar terjadi, karena yang dirugikan adalah masyarakat.

Apalagi di Agustus dan September, petani yang menerapkan sistem ladang berpindah melakukan pembukaan lahan pertanian mereka dengan cara dibakar atau yang dikenal dengan istilah adat 'gawai serentak'.

''Inikan butuh sosialisasi dan pendampingan serius dari Pemda-nya. Kalau kepala daerahnya tidak peduli, membakar serentak ini akan menimbulkan bencana asap seperti yang terjadi sekarang,'' kata Bambang.

''Indikasi yang membakar ini adalah masyarakat biasa, karena hotspot-nya cenderung naik turun dan tidak stabil, karena mereka membakar hanya dalam hitungan jam, tapi karena di lokasi gambut, sisa asapnya masih banyak. Ini kami lihat dari data satelit,'' jelas Bambang.

Sebelumnya Wakapolri Komjen Ari Dono Sukmanto mengatakan pihaknya sudah mengambil langkah tegas terhadap pelaku Karhutla di Kalbar.

''Sudah ada beberapa yang ditangkap. Kami akan tindak tegas sesuai proses hukum,'' katanya.

Karhutla yang terjadi di Kalbar, dikatakan Ari, sebagian besar disebabkan oleh faktor manusia yang sengaja membakar.

''Potensi kejadian 99 persen karena manusia. Kalau alamnya relatif lebih sedikit, lagipula sekarang kemaraunya tidak terlalu keras,'' ungkapnya.

Untuk melakukan pemadaman di Kalbar, Manggala Agni KLHK bersama tim satgas yang terdiri dari TNI, Polri, Masyarakat Peduli Api (MPA), BPBD, pihak swasta, dan lainnya terus berjibaku memadamkan titik api di Kalbar.

Direktur Pengendalian Karhutla, KLHK, Raffles B. Panjaitan, mengatakan selain tim darat, pemadaman juga dilakukan lewat udara dengan helikopter.

Secara total se Indonesia telah dikerahkan 35 unit heli dari BNPB, KLHK, TNI AU, dan pihak swasta di lima Provinsi yang telah menetapkan status darurat karhutla.

Diantaranya yaitu 9 unit heli di Provinsi Riau, 16 unit heli di Sumsel, 5 heli di Kalbar (baru dideploy dari Riau 1 unit), 4 heli di Kalteng, dan 1 heli siaga di Jambi. Untuk mengendalikan meluasnya titik api, juga dilakukan langkah modifikasi cuaca dan water bombing.

Jumlah hotspot di Kalbar pernah mencapai puncaknya pada bencana karhutla tahun 2015, sebanyak 2.712 titik api berdasarkan satelit NOAA. Kemudian menurun pada tahun 2016 menjadi 1.576 titik, dan menurun drastis pada tahun 2017 dengan hanya 642 titik api menggunakan satelit yang sama.(*)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Padamkan Karhutla, BPBD Jambi Pakai Helikopter Water Bombing


Redaktur & Reporter : Natalia

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler