Karolin: Pemekaran Provinsi Kalbar Tak Efektif

PONTIANAK - Keinginan masyarakat Kalimantan Barat (Kalbar) bagian Timur untuk membentuk Provinsi Kapuas Raya sebagai pemekaran rupanya tak mendapat dukungan dari politisi Senayan asal daerah tersebutSalah staunya, Karolin Margaret Natasa

BACA JUGA: Gubernur Aceh Tak Peduli Kata Dunia

Putri Gubernur Kalbar, Cornelis itu menilai bahwa pemekaran provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) menjadi dua tidak efektifKarena itu, dirinya lebih mendukung jika yang dimekarkan adalah setingkat Kabupaten

BACA JUGA: Rangka Orangutan Ditemukan di Muara Ancalong

"Yang terjadi di Kalbar yang ingin mekar itu provinsi Kapuas Raya, apa efektif? Lebih efektif kita mekarkan  kabupatennya sajaSalah satunya adalah dengan membentuk Kabupaten Sekayam Raya," kata Karolin Margaret Natasa di Pontianak, Selasa (20/12).

Saat ini Sekayam merupakan sebuah kecamatan di Kabupaten Sanggau, Kalbar

BACA JUGA: Sebatik Rawan Penyelendupan

Karolin menambahkan,  hal yang paling tepat dilakukan pemekaran daerah adalah kabupaten atau kota bukan provinsi.

Politisi Fraksi PDI Perjuangan itu menyatakan, keinginan warga Kalbar adalah pelayanan pemerintahan yang dekat dengan rakyatnyaMasyarakat  ingin jangkauan pelayanan pemerintah lebih dekat, mudah dijangkau, sehingga dapat memenuhi kebutuhan rakyat di tiap kabupaten dan kecamatan.
Karena, kata dia secara teknis kabupaten kota adalah garda terdepan pembangunan dengan semangat otonomi daerah

"Sedangkan peran provinsi hanya sebatas fungsi controling saja karena bagian dari pemerintah pusat sesuai undang-undang," katanya lagi

Ia menambahkan kembali, harusnya yang dimekarkan itu adalah kabupaten karena tonomi daerah memberikan kewenangan besar  kepada kabupaten maupun kota, bukan ke provinsi.

Sedangkan secara geografis, lanjut dia, pemerintahan provinsi tidak dapat menjangkau daerah terpencil"Pemerintah provinsi jangkauannya tidak terlalu luas dibandingkan kabupaten kota," jelasnya.

Ia menilai ada beberapa elit politik yang melempar isu pemekaran Provinsi  Kapuas Raya sebagai amunisi politik.

Dia juga meminta pemerintah pusat dan DPR sebagai penentu, harus tegas menetukan daerah mana yang layak dimekarkan dan tidak"Kita minta di kaji lebih baik hasil evaluasi (moratorium) yang akan segera dikeluarkanMana yang layak di mekarkan mana yang tidak, itu yang harus dijelaskan," pungkasnya. (boy/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Dipecat, Siswa Rusak Sekolah