jpnn.com - PENOLAKAN sejumlah anggota Komisi III DPR terhadap Ruhut Sitompul yang dipilih Fraksi Partai Demokrat untuk menggantikan posisi I Gede Pasek Suardika, terus menguat. Berbagai asalan yang melatarbelakangi penolakan itu terus mengemuka.
Mulai dari sikap Ruhut Sitompul yang dianggap sering "mengganggu" marwah Komisi III, alasan moral dan etika, hingga kredibilitas dan kapabilitas dijadikan alasan menolak pemeran "Poltak si Raja Minyak dari Medan" itu.
BACA JUGA: Fatin Belum Mikir Pacaran
Menurut anggota Kmisi III DPR, Desmond J Mahesa, penolakan itu bertujuan untuk kebaikan Ruhut Sitimpol sendiri. Selain itu, juga untuk menjaga lembaga DPR.
Berikut petikan wawancana wartawan JPNN, M Mahfuz Abdullah dengan politikus Partai Gerindra itu.
BACA JUGA: Polisi tak Perlu Kenakan Rompi Anti-Peluru
Anda sangat kencang menolak Ruhut Sitompul sebagai Ketua Komisi III. Apa alasannya?
Begini ya, saya dan saudara Ruhut itu tidak ada masalah secara pribadi. Agar tidak salah memahami. Bahkan, pada awal persidangan Agustus lalu, saat Ruhut mengklaim dipilih Demokrat menggantikan Pasek, saya menyabut baik. Namun, sambutan baik itu diartikan teman-teman media saya memberikan dukungan kepada Ruhut. Padahal, untuk dukungan fraksi harus berdasarkan pada hasil konsultasi ke partai.
Tapi Anda disebut-sebut sampai menyerang secara pribadi. Misalnya, menyebut Ruhut kumpul kebo dan lainnya?
Bukan saya menyebut bahwa Ruhut kumpul kebo. Saya hanya menyampaikan bahwa berdasarkan kliping media, Ruhut Sitompul mengaku dirinya hanya kumpul kebo dan tidak punya anak. Ini yang saya sampaikan. Sehingga secara moral ini bermasalah bagi seorang pejabat publik. Ini masalah moral dan etika. Apalagi, masalah ini juga sudah diklarifikasi BK (Badan Kehormatan DPR, red). Istrinya juga melaporkan Ruhut ke Mabes Polri.
BACA JUGA: Di Tangan Anak, Mobil jadi Barang Mematikan
Lalu, apa ada kemungkinan selain Ruhut?
Peluang itu sangat besar. Pasal 52 ayat 6 itu bisa memberikan kesimpulan adanya "voting" untuk menentukan Ketua Komisi III DPR. Jadi ada ruang untuk tidak menerima atau tidak menerima nama yang diajukan.
Nah, yang menolak Ruhut bukan saya saja. Pak Sudding (Syarifudin Sudding) dari Hanura juga menolak. Teman-teman dari Golkar, Pak Nudirman dan Pak Bambang tegas menolak Ruhut. Pak Yani (Ahmad Yani) dari PPP juga dengan tegas menolak. Fraksi PAN meminta Demokrat ajukan nama baru. Hanya Demokrat saja yang mempertahankan. Cilakanya, ini justru dibalik sama Ruhut. Dia menyebut bahwa yang menolaknya hanya sebagian kecil, dari parai gurem. Yang lebih parah, Ruhut menyebut bahwa yang menolaknya ini orang-orang bermasalah hukum. Ini maksudnya apa? Menjadi tambah melebarlah masalahnya.
Katanya, Ruhut juga siap menyeret orang bermasalah hukum itu ke KPK. Anda tersinggung dengan lontaran Ruhut itu?
Lha, memang dia siapa? Apa bisa berlaku seperti polisi, menangkap orang dan membawa orang ke kantor polisi atau tahanan KPK? Itu menunjukkan dia tidak paham jabatan Ketua Komisi III. Padahal, baik ketua maupun anggota itu memiliki hak yang sama.
Hasil rapat pleno kemarin menunda sepekan dan memberikan kesempatan kepada Demokrat untuk mengajukan nama pengganti Gede Pasek Suardika. Kalau Demokrat tetap mengajukan Ruhut?
Kalau semangat yang kemarin itu kembali mencuat, kan Ruhut tetap tidak dipilih. Kecuali selama sepekan ini Demokrat mengkonsolidasikan Partai Koalisi untuk memberikan dukungan ke Ruhut. Itu bisa saja. Tapi kasihan juga Ruhut, kalau jadi Ketua Komisi III juga belum tentu bisa memimpin sidang. Sebab, pemimpin sidang itu bisa saja ditolak sama anggota.
Lantas, kalau Ruhut terus-menerus ditolak anggota, kan kasihan dia, hanya jadi patung.
Tetapi tetap jadi ketua kan?
Yang lebih kasihan rakyat. Kan sudah disebut-sebut Komisi III bakal jadi komisi badut, lantas mau jadi apa? Tapi belum tentu juga Ruhut terpilih. Umpamanya Demokrat kembali mengajukan Ruhut, jika dalam situasi seperti kemarin maka akan terjadi voting. Kalau kalah, kan sangat menyakitkan bagi Ruhut.
Ok, kita ke alasan objektif. Secara kapasitas dan kapabilitas, apakah Ruhut Sitompul itu cukup kompeten untuk memimpin komisi hukum DPR?
Saya sudah lama berkawan dengan Ruhut. Rapat siang malam, pembahasan kasus Century, pembuatan berbagai undang-undang lainnya, saya belum melihat ada usulan strategis dari Ruhut. Malah Ruhut cenderung mengganggu teman-teman. Lihat saja rekaman-rekaman di TV yang sering diputar terkait Century atau lainnya. Ucapannya menyerang dan mengganggu, malah bukan pada subtansi. Jadi Ruhut belum teruji kepakarannya.
Dalam sebuah acara di televisi, Anda menyebut bahwa lebih baik memperjuangkan konstituen Gerindra yang tidak menginginkan Ruhut. Apa maksudnya?
Iya. Banyak sekali konstituen kami yang meminta agar jangan sampai Komisi III dipimpin Ruhut. Karena itu, wajar kami berjuang maksimal melawan ini. Partai sudah mengintruksikan agar menolak.
Setelah waktu sepekan ditunda, apa harapan Anda?
Mestinya kita semua belajar. Karena dengan begitu kita bisa menuju Indonesia yang lebih baik.***
BACA ARTIKEL LAINNYA... Kebocoran Soal Tes CPNS Biasanya Melibatkan Kepala Daerah
Redaktur : Tim Redaksi