Kasus Century Bukti Kacaunya Pemerintahan

SANUR - Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri menuding kasus Bank Century sebagai bukti kacaunya pengelolaan pemerintahanMegawati menyampaikan kritik tersebut saat berpidato pada pembukaan Kongres III PDIP di Hotel Inna Grand Bali Beach, Sanur, Denpasar, Selasa (6/4).

Menurut Megawati, pengelolaan pemerintahan akhir-akhir ini menunjukkan wataknya yang semakin menjauhi nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi bangsa

BACA JUGA: Soal Koalisi, Megawati Pasrah ke Kongres

Kecenderungannya, lanjut Megawati,  menciptakan semakin banyak lembaga menyebabkan fragmentasi pemerintahan yang serius

Putri proklamator itu menyebutkan tentang betapa kronisnya fragmentasi yang terjadi akibat dari tidak adanya tuntunan ideologis yang jelas

BACA JUGA: Marzuki Alie Tolak Bantuan Cukong

"Akibatnya sangat jelas, suatu kekacauan pengelolaan pemerintahan," ulasnya.

Mega mencontohkan, salah satu bukti kekacauan pengelolaan pemerintahan adalah kasus Bank Century"Kasus ini adalah salah satu puncak gunung es dari kekacauan tata-kelola pemerintahan

BACA JUGA: Saling Tawar Sekjen Tak Menguntungkan

Kita sudah menyatakan sikap dengan jelas melalui Fraksi PDI Perjuangan: kebijakan pemberian Fasilitas Pinjaman Jangka Pendek (FPJP) dan Penyertaan Modal Sementara (PMS) adalah salahKarenanya, kepada Fraksi sudah saya perintahkan untuk memilih opsi C dan terus mengawasi proses penyelesaian kasus ini dalam batas-batas kewenangannya," tandasnya.

Lebih lanjut mantan Presiden RI itu menambahkan, DPR memang telah menunaikan kewajiban konstitusionalnya untuk menuntaskan kasus Bank Century iniKini, tambah Mega, giliran pemerintah dan terutama presiden untuk menindaklanjuti dan menuntaskannya melalui saluran hukum.

"Perlu saya tegaskan, rakyat sendiri harus aktif terlibat dalam mengawasiMedia massa sebagai pilar keempat demokrasi, perlu juga melalukan fungsi pengawasannyaKita tidak bisa membiarkan proses yang ada hanya diawasi oleh lembaga-lembaga formalMengapa? Karena  pengalaman masa lalu telah mengajarkan kita, sejumlah keputusan DPR yang perlu ditindak-lanjuti pemerintah justru menguap tanpa jejak," tegasnya.(aj/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Harap SBY Tak Intervensi