jpnn.com, JAKARTA - Mantan Menteri Kesehatan Siti Fadilah Supari berharap para ahli statistik bisa dilibatkan pemerintah demi mencari faktor terjadinya lonjakan kasus COVID-19 di Indonesia belakangan ini.
Menurut Siti, lonjakan kasus terjadi pada saat program vaksinasi getol dilaksanakan pemerintah.
BACA JUGA: Vaksinasi untuk Anak Usia 12-17 Tahun Mulai Berlaku Hari Ini, Begini Penjelasannya
Toh, vaksinasi Covid-19 ialah upaya memasukkan virus SARS-Cov-2 yang sudah mati ke tubuh seseorang.
Dia pun tidak heran seseorang yang sudah divaksin terkonfirmasi positif COVID-19 setelah diperiksa melalui tes swab atau PCR.
BACA JUGA: Tabrakan Avanza Berpenumpang 5 Orang vs Truk BBM, Innalillahi
"Saya berharap para ahli statistik segera menghitung faktor apa yang menyebabkan hal ini bisa meningkat pada saat vaksinasi berjalan. Kita harus jujur demi kebaikan bangsa," kata ahli jantung itu saat diskusi virtual yang disiarkan Partai Gelora di YouTube, Kamis (1/7).
Menurut Siti, bisa saja ada faktor yang terlewat dari penyebab lonjakan kasus COVID-19 di Indonesia. Namun, tanpa hasil statistik faktor yang terlewat tidak akan diketahui.
BACA JUGA: Buat Ibu-Ibu, Jangan Sampai Bertemu Ustaz dan Sopirnya Ini, Berbahaya!
"Sekarang ini hanya kira-kira saja. Apa yang ada kira-kira. Mudah-mudahan perkiraan betul. Cuma dasarnya perkiraan kami tidak tahu," ujar alumnus Universitas Gadjah Mada itu.
Pemerintah, lanjut Siti, tidak perlu kaku terhadap kebijakan WHO di dalam menanggulangi pandemi. Pemerintah bisa menerapkan kebijakan Badan Kesehatan Dunia yang dengan keadaan masyarakat di tanah air.
"Boleh percaya dengan WHO, cuma dipelajari lagi dan dikaji lagi. Benar tidak dia bicara begitu dan cocok dengan bangsa kita," ungkap dia.
Dalam kesempatan sama, Kepala Bidang Penanganan Kesehatan Satgas Penanganan COVID-19 Alexander K. Ginting menyebut kurangnya ketaatan masyarakat terhadap protokol kesehatan (prokes) yang menyebabkan ledakan penularan virus SARS-Cov-2 di Indonesia belakangan ini.
Alexander mengatakan, pemerintah di dalam menanggulangi pandemi membuat kebijakan seperti PSBB dan PPKM. Bersamaan dengan itu pemerintah menerbitkan aturan yang bisa menekan penularan COVID-19.
"Artinya regulasi dan implementasi dan ketaatan apa yang diminta regulasi tidak menghasilkan outcome yang produktif," kata dia.
Purnawirawan TNI berpangkat brigjen itu menuturkan, aturan di dalam menerapkan PSBB dan PPKM bertujuan menggiring rakyat patuh prokes 3M dan paham tentang 3T.
Adapun 3M yaitu menjaga jarak, memakai masker, dan mencuci tangan dengan sabun. Di sisi lain 3T ialah tracing, testing, dan treatment yang perlu dilakukan pemerintah demi memetakan penularan COVID-19.
Namun, kata alumnus Universitas Indonesia itu, prokes 3M abai dilaksanakan rakyat. Contohnya ketika pemerintah melarang mudik, tetapi masih banyak masyarakat yang kembali ke kampung halaman.
"Kemudian juga ada peraturan yang mengatakan jangan ada kerumunan, termasuk di PPKM mikro, kerumunan tidak boleh ada di daerah wisata, di pasar, ternyata terjadi juga (kerumunan, red)," ungkap Alexander. (ast/jpnn)
Yuk, Simak Juga Video ini!
BACA ARTIKEL LAINNYA... Siti Fadilah Supari Heran Mutasi Virus Corona Sudah 4 Ribu Kali, Vaksinasi Masih Tetap Jalan
Redaktur & Reporter : Aristo Setiawan